HADAPI SENGKETA PILKADA, PENYUSUNAN SK HARUS CERMAT

Foto untuk : HADAPI SENGKETA PILKADA, PENYUSUNAN SK HARUS CERMAT
Mataram, 4/11/2015..Pelaksanaan pemilu maupun pilkada sangat rentan digugat, terutama oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu maupun pilkada itu. Karena itu penyelenggara pemilu/pilkada harus menyiapkan dan memelihara dokumen administrasi dengan baik, yang dapat menjadi alat bukti ketika suatu saat menghadapi sengketa hukum.

Salah satu alat bukti yang berperan penting dalam pembuktian sidang sengketa pemilihan adalah Berita Acara dan SK. Bahkan SK merupakan obyek sengketa Hukum, karena itu mau tidak mau penyusunan SK harus cermat. Demikian dikatakan oleh Kepala Biro Hukum KPU RI Inung Syarifah ketika menjadi narasumber dalam bimtek advokasi sengkata Hasil Pemilihan yang diselenggarakan KPU Provinsi NTB.

Lebih jauh Inung Syarifah mengatakan dalam UU No 15/2011 dan UU No 1/2015 jo UU No 8 tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU memiliki wewenang menerbitkan Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilu, yang dimaknai sebagai Peraturan KPU (PKPU). Sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang membuat Keputusan. Jika ada perselisihan, hak untuk menguji PKPU terletak di Mahkamah Agung (MA), sedangkan jika bentuknya Keputusan maka hak mengujinya ada di PT TUN. Dalam ilmu Legislative Drafting, katanya, Keputusan dikenal dua bentuk: pertama, Regelling yang mengatur, sifatnya abstrak, umum dan tidak memiliki batasan waktu. Kedua, Beschikking yang menetapkan, sifatnya konkrit, individual dan ada batas waktu.

Dalam pelaksanaan Pilkada, Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota ada yang bersifat Regelling atau mengatur, sebab didalamnya tidak menyebut obyek tertentu. Namun ada juga Keputusan yang murni Beschikking atau menetapkan, seperti SK penetapan hari dan tanggal Debat Publik, SK Penetapan DPT dan lain-lain.

Inung juga menjelaskan jenis-jenis sengketa dalam konstruksi UU Pilkada, yaitu: pertama, Pelanggaran Administrasi yaitu Untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Sifatnya pengaduan atau laporan; Kedua, Sengketa Pemilihan. Obyek sengketa pemilihan ini diperluas, tidak hanya SK tapi juga perbuatan, peristiwa termasuk penolakan KPU terhadap pelayanan terhadap peserta Pemilu. Keputusan Panwas bersifat final dan mengikat bagi semua pihak; Ketiga, Sengketa TUN Pemilihan; Keempat. Pelanggaran Pidana; Kelima, Pelanggaran Etik. Keenam, Sengketa Hasil.

Sementara itu, Pegacara praktek sekaligus mantan Anggota KPU Povinsi NTB Ilyas Sarbini mengatakan tidak ada satu standar dalam membedah kasus, tergantung dari seni masing-masing. Harus dilihat susunan dan posisi kasus, baru dapat dirumuskan apakah dari kasus ini ada mekanisme hukumnya dan upaya hukum apa yang dapat dipergunakan.

Permohonan sengketa Hasil Pemilihan diajukan oleh pemohon yang dibuat secara tertulis dan diajukan dalam tenggat waktu 3x24 jam setelah penetapan hasil pemilihan. Permohonan dibuat dalam 12 rangkap dengan memperhatikan syarat pengajuan dan dilengkapi alat bukti masing-masing 4 rangkap. Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan pihak terkait melalui KPU.

Setelah permohonan pemohon diregistrasi, kata Ilyas Sarbini, maka akan ada proses pemeriksaan perkara, meliputi: Pemeriksaan Pendahuluan, untuk mendengarkan penjelasan Pemohon yang mengajukan permohonan; Pengajuan Jawaban; Pengajuan Keterangan Pihak Terkait; Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian.

Tahapan pembuktian bertujuan untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan mempunyai akibat hukum. Yang harus dibuktikan bukanlah hukumnya melainkan peristiwanya, karenanya yang harus dipersiapkan dalam pembuktian, yaitu mengidentifikasi pokok jawaban yang memerlukan pembuktian dan mengidentifikasi alat bukti yang dimiliki untuk membuktikan dalil bantahan.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%