ANTISIPASI SENGKETA HUKUM: KPU NTB GELAR DIKLAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Foto untuk : ANTISIPASI SENGKETA HUKUM: KPU NTB GELAR DIKLAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Sesuai standar internasional, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu hendaknya dapat memberikan kesempatan bagi setiap pemilih, kandidat dan partai politik untuk mengajukan keberatannya kepada lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan, jika diduga telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka dalam pemilu.

Peraturan perundang-undangan mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan untuk segera mengeluarkan keputusan guna menghindari para pihak yang dirugikan kehilangan hak-haknya dalam pemilu. Sistem hukum juga harus menjamin adanya banding kepada tingkatan lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan yang lebih tingi, yang memiliki kekuasaan untuk meninjau kembali keputusan yang telah diberikan. Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Drs. H. Darmansyah, M.Si. Ketika membuka Diklat penyelesaian sengketa hukum Pemilu.

Lebih jauh Darmansyah mengatakan bahwa dalam era demokrasi modern, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu merupakan suatu hal yang fundamental dalam mengembangkan sistem politik yang stabil maupun sistem hukum yang terstandar.

Kontribusi sistem ini untuk menjamin pelaksanaan hak-hak azasi manusia dan untuk memperkuat tata kelola demokrasi suatu Negara. Selain itu mekanisme ini juga diharapkan mampu untuk mengatasi 3 (tiga) isu fundamental dalam penyelesaian sengketa pemilu yaitu: 1) Validitas hasil, terkait pelaksanaan hak untuk menguji atau menggugat hasil pemilu; 2) Tindakan administratif dari para penyelenggara pemilu untuk memperbaiki atau menyelesaikan suatu masalah yang dipersoalkan oleh para pencari keadilan; 3) Tuntutan pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam proses pemilu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU RI yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Nur Syarifah, SH., LLM menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan  pemilu 2009 dan untuk menghadapi pemilu 2014 yang tahapannya sedang berjalan saat ini, pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dirasakan masih terbatas. Karena itu, penyelenggaraan Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilu dipandang sangat penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kinerja kesekretariatan KPU agar siap menghadapi sengketa hukum yang kemungkinan terjadi dalam tahapan pemilu.

Secara substantif Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil KPU di bidang penyelesaian sengketa pemilu guna menyikapi berbagai permasalahan hukum dalam tahapan pemilu, terlebih dengan beragamnya jenis pelanggaran/sengketa pemilu seperti: pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, kode etik, perselisihan hasil pemilu, sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata, tambah Nur Syarifah.

Materi yang disampaikan dalam Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilu ini yaitu Peluang Terjadinya Sengketa Pemilu; Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara; Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemilu/Pemilukada; Penyelesaian Kasus Gugatan Pemilu di PTUN; dan Penyelesaian Kasus Gugatan Pemilu di Pengadilan Negeri.

Selain menghadirkan Narasumber dari KPU Provinsi NTB dan KPU RI, Narasumber lain dalam Diklat ini  yaitu Pengadilan Negeri Mataram, PTUN Mataram, Bawaslu Provinsi NTB.

Kegiatan Diklat yang dilaksanakan dari tanggal 5 s/d 7 September 2013 diikuti oleh 32 orang peserta yang masing-masing merupakan utusan dari Sekretariat KPU Provinsi NTB dan  KPU Kabupaten/Kota se NTB


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%