BIMTEK PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 138 ayat 1 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, partai politik peserta pemilu dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu tahun 2014 apabila tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya. Sehubungan dengan itu, diminta kepada para pengurus partai politik untuk menyampaikan laporan dana kampanye ke KPU selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2014, pukul 18.00 WIB.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Aqsar Anshori dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari ……………... Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Agus M.Si, Divisi Teknis, Suhardi, SE, Divisi Hukum Yan Marli S.Pd, M.Pd dan Divisi Logistik Hesty, MM, serta diikuti oleh Pengurus Parpol peserta Pemilu 2014.

Menurut Aqsar, kegiatan Bimtek ini bertujuan supaya pelaporan dana kampanye yang disusun oleh peserta pemilu sesuai dengan peraturan yang ada dan agar pelaporan yang diserahkan parpol ke KPU tidak mendapatkan penilaian disclaimer dari kantor akuntan publik.

Bertindak sebagai narasumber Yan Marly Divisi Hukum KPU menegaskan bahwa ada tiga laporan yang harus diserahkan oleh partai politik peserta pemilu ke KPU paling lambat tanggal 2 Maret 2014 mendatang. Ketiga laporan tersebut adalah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 28 Desember 2013 – 2 Maret 2014; Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol; dan Laporan Awal Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014.

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU NTB. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodic 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama.

Adanya pelaporan periodic yang diatur oleh PKPU No. 17 tahun 2013 sebenarnya merupakan kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal pelaporan dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya pelaporan periodic, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal  134 ayat (1) dan (2), UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) yaitu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu. Masa Kampanye pemilu dilaksanakan 21 hari dan berhenti 3 hari sebelum hari pencoblosan (Pasal 84). Laporan periodic dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih.

Meskipun merupakan sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan periodik pertama, terlihat bahwa hampir semua partai politik membuat laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. Hal ini terkait dengan kelengkapan identitas sumbangan,  format laporan yang digunakan dan ketentuan penyerahan rekening khusus dana kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan pengaturan Pasal 19 PKPU no. 17 tahun 2013 masih belum terpenuhi.

Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik, masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi public. Di sisi yang lain, Partai Politik masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata public. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).

Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat. Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye lewat daftar sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan harapa public. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas untuk menunjukan komitmen kepada pemilih. Salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye pemilu.

Ketentuan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Ketentuan terkait pelaporan dana kampanye pemilu 2014 terutama laporan awal sumbangan diatur di dalam Undang-undang Pemilu (UU No. 8 tahun 2012) dan PKPU No. 17 tahun 2013. Di dalam Pasal 129 Undang-undang Pileg dengan jelas diatur mengenai asal sumbangan (sumber), bentuk sumbangan dan pencatatan sumbangan yang harus melalui rekening khusus dana kampanye partai politik. Selain itu, harus dicatata di dalam pembukuan dana kampanye yang terpisah dari pembukuan dana partai politik. Berikut lengkap bunyi Pasal 129.

Pasal 129

Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

partai politik; calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Terkait pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik sesuai dengan Pasal 134 diatur untuk dilaporkan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri dari:

laporan awal dana Kampanye Pemilu dan

rekening khusus dana Kampanye Pemilu

laporan ini diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, atau 21 hari masa kampanye yang berarti 24 hari sebelum pemungutan suara.

Di dalam ketentuan PKPU No. 17 tahun 2013, pengaturan tentang pelaporan penyumbang dana kampanye ini dibuat lebih rinci dalam bentuk ketentuan pelaporan periodic 3 bulanan yang dihitung sejak ditetapkannya PKPU, atau pelaporan periodic dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2013 dan pada tanggal 2 Maret 2014 untuk tahap kedua. Berikut adalah bunyi Pasal 22 dan 23 PKPU 17 tahun 2013 tentang pelaporan dana kampanye.

Pasal 22 

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 23  

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum.

KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.

Terkait dengan pencatatan identitas penyumbang, Partai Politik juga harus mengikuti ketentuan dari Pasal 19 PKPU sebagai berikut:

Pasal 19  

Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.

Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:

nama;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

pekerjaan;

alamat pekerjaan; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

penyumbang tidak menunggak pajak;

penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

dana tidak berasal dari tindak pidana;

sumbangan bersifat tidak mengikat.

 Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:

nama kelompok;

alamat kelompok;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;

nama dan alamat pimpinan kelompok;

keterangan tentang status badan hukum; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

penyumbang tidak menunggak pajak;

penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

dana tidak berasal dari tindak pidana;

sumbangan bersifat tidak mengikat.

Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup:

nama perusahaan;

alamat perusahaan;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

nama dan alamat direksi;

nama pemegang saham mayoritas;

keterangan tentang status badan hukum; dan

pernyataan penyumbang bahwa:

penyumbang tidak menunggak pajak;

penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

dana tidak berasal dari tindak pidana;

sumbangan bersifat tidak mengikat.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%