DIKLAT PEJABAT PENGELOLA PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KPU

Foto untuk : DIKLAT PEJABAT PENGELOLA PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pejabat Pengelola Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se NTB. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Lombok  Garden Mataram pada tanggal 16 – 19 Oktober 2014 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para peserta dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang baik.

Kegiatan Diklat ini diikuti oleh 32 (Tiga Puluh Dua) personil yang terbagi 2 (dua) orang dari Sekretariat KPU NTB dan 30 (tiga puluh) orang dari Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se NTB. Diklat berlangsung sesuai target, baik target waktu maupun target sasaran.

Dalam sambutannya, Ketua KPU NTB, Aksar Ansori mengatakan penyelenggaraan diklat ini dianggap penting karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu tugas dan wewenang sekretariat kpu secara umum yang sangat strategis dan senantiasa perlu ditingkatkan kapasitas dan kinerjanya.

Kapasitas dan kinerja kita baru saja diuji pada pemilu tahun 2014 ini. kita telah melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014, baik pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dapat berjalan lancar, aman dan sukses. termasuk pelaksanaan pemilu di NTB yang berlangsung aman, lancar dan sukses.

Pelaksanaan pemilu 2014 di NTB tidak terlepas dari kerja keras kita sebagai penyelenggara pemilu disemua tingkatan serta bantuan berbagai pihak dan elemen yang ada. sebagai penyelengara pemilu di ntb sudah bekerja secara optimal dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang juga dengan kerelaan mau memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang masing-masing. ini terlihat dari pelaksanaan setiap proses tahapan dalam pemilu 2014 baik pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD  maupun pemilu presiden dan wakil presiden berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu ri. kami kpu ntb sebagai penyelengara ditingkat provinsi bersama kpu kabupaten/kota se ntb telah bekerja secara maksimal demi mensukseskan pemilu 2014.

Kesuksesan pemilu 2014 juga tidak terlepas dari peran aktif, kerja keras dan ketelitian teman-teman yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan anggaran baik angaran rutin maupun anggaran tahapan pemilu 2014. sehingga anggaran tahapan bisa dipergunakan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kecakapan sumebrdaya manusia pengelola perbendaharaan ini diharapkan selalu mengalami peningkatan dalam mengelola anggaran, baik itu anggaran rurin maupun anggaran tahapan.

Secara umum, urgensi pelaksanaan diklat ini dilatar belakangi oleh tekad untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan atas hasil audit badan pemeriksa keuangan yang telah lalu yakni dengan opini "wajar dengan pengecualian (WDP)" menjadi "wajar tanpa pengecualian (WTP)". hal ini antara lain diupayakan melalui peningkatan kinerja fungsi perbendaharaan terutama perencanaan kas, pencegahan kebocoran dan penyimpangan serta pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber keuangan yang terbatas. sehingga kelompok sasaran diklat kali ini adalah terfokus pada pengelola keuangan tiap satker kpu provinsi dan kabupaten/kota se ntb.

Tujuan pelaksanaan diklat ini adalah agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, terdapat tiga aspek hukum pengelolaan keuangan yang harus perhatikan oleh bendahara yaitu:

1. Aspek wetmatigheid, apakah suatu pembayaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.  Aspek rechtmatigheid, apakah sudah memenuhi hak si penagih yang berhak menerima.

3.  Aspek doelmatigheid, apakah suatu pembayaran sudah sesuai dengan tujuan pengeluaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri sambutan, Aksar mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta Diklat antara lain :

1.      ikuti seluruh proses dalam pelatihan ini dengan aktif dan baik;

2. kembangkan daya nalar yang tinggi dan sikap kritis yang proporsional selama pelatihan, dalam kaitan dengan pengaplikasian teori-teori perbendaharaan secara umum ke dalam praktek perbendaharaan di jajaran stuan kerja kpu masing-masing;

3.     susun rencana tindak lanjut atau "action plan" dari seluruh materi yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk dapat diterapkan di satuan kerja masing-masing.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%