DKPP HANYA BERIKAN PERINGATAN KPU KOTA BIMA LANGGARA KODE ETIK

Mataram. Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan peringatan kepada seluruh komisioner KPU Kota Bima terkait pelanggaran kode etik saat pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Keputusan tersebut dibacakan dalam siding kode etik yang dipimpin Ketua Majelis Hakim DKPP Profesor Dr Jumly Asiddiq yang berlangsung dikantor DKPP RI, Jakarta

Dalam keputusannya majelis hakim menyatakan menerima aduan PBB terkait pelanggaran kode etik ketua dan anggota KPU Kota Bima dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Memberi peringatan kepada seluruh komisioner KPU Kota Bima baik ketua dan anggotanya.

Menerima pengaduan pengadu untuk pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap teradu I, teradu II, teradu III, teradu IV, dan teradu V atas nama Bukhari, Drs. M. Saleh Abubakar, M.Si, Fatmatul Fitriah, SH, Tamrin, SH, Agussalim, S.Ag selaku ketua dan anggota KPU Kota Bima, bunyi putusan majelis hakim, yang dibacakan Jimly melalui teleconference.

Dalam sidang tersebut, DKPP membacakan putusan atas 22 perkara yang diajukan oleh pengadu disejumlah daerah diantara 22 perkara yang diajukan oleh pengadu disejumlah daerah diantaranya NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Aceh, dan Kabupaten Tangerang. Majelis hakim berpendapatberdasarkan keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang diajukan di siding pemeriksaan, bahwa dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan pengadu terbukti. Dengan begitu alasan teradu dapat diabaikan. Adapun terkait dalil pengadu selebihnya yang tidak ditanggap menurut DKPP. Dalil pengadu tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Keputusan DKPP tersebut berawal dari aduan du caleg yakni dari partai Golkar, Ali Imran dan caleg dari PBB, H MUkhtar Yasin terkait dugaan penggelembungan suara yang berujung pada selisih suara. Partai Golkar mempersoalkan selisihperolehan suara baik di TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Rasanae Barat dan Kelurahan Tanjung serta Kelurahan Dara.

Persoalan tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Bima. Padahal Panwaslu Kota Bima telah mengeluarkan rekomendasi secara lisan. Bahkan para saksi dari Partai Golkar telah menyampaikan keberatan terkait persoalan tersebut namun tidak kunjung mendapat tanggapan.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%