DORONG AKUNTABILITAS, ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020 DI REVIU

Foto untuk : DORONG AKUNTABILITAS, ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020 DI REVIU

DORONG AKUNTABILITAS, ANGGARAN PEMILIHAN 2020 DI REVIU

 
Mataram, NTB - Untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas anggaran pemilihan tahun 2020, KPU Provinsi NTB bersama inspektorat KPU RI melakukan Reviu terhadap anggaran pemilihan tahun 2020 pada 7 kabkota se NTB.

Reviu anggaran dilaksanakan selama 5 hari dimaksudkan guna memastikan setiap detail anggaran telah sesuai dengan tahapan pemilihan dan memiliki dasar yang kuat berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan KPU, maupun Surat-surat edaran KPU. 

Pasca Reviu, dilakukan Rakor Diseminasi informasi hasil Reviu yang dihadiri oleh ketua KPU Kabkota se NTB serta Ketua Divisi perencanan, Divisi Hukum dan Sekretaris.

Ketua Tim Audit Inspektorat KPU RI Dodi Marfindra ketika memaparkan hasil Reviu mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pemilihan. 

Auditor muda ini memberi perhatian khusus pada Pokja, dimana KPU hanya memiliki eselon I, sehingga jumlah Pokja maksimal yang dapat diterima oleh anggota Pokja adalah 3 Pokja dalam 1 bulan. 

Bahkan seseorang yang sudah masuk dalam struktur Pokja sosialisasi, diingatkan untuk berhati-hati menerima honorarium narasumber sosialisasi, lebih-lebih jika tidak ada pelibatan instansi diluar KPU.

Dody juga memberikan langkah alternatif pada saat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. "Banyak contoh selama ini verifikasi administrasi dilaksanakan di kantor dengan fasilitas yang terbatas. Kedepan Vermin bisa dilaksanakan dengan pola Fullboard di Hotel, sehingga lebih nyaman pelaksanaannya. Demikian pula dengan verifikasi faktual yang selama ini dibayar per KTP, kedepan dapat dilaksanakan dg pola biaya transport atau uang harian", jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Ketua KPU selaku PA menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang
Sehingga peran Inpektorat KPU RI adalah sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) memberikan pembinaan yang nantinya harus bisa menjamin pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengingatkan kepada seluruh Satker baik KPU Kab/Kota yang menerima dana hibah baik Hibah Tahapan maupun hibah non tahapan untuk segera menuntaskan revisi APBD ke APBN. 

"Dana yang dihibahkan oleh Pemda kepada KPU penatausahaannya harus menggunakan mekanisme APBN. Karena itu dalam sisa beberapa hari di bulan Desember ini agar semua satker penerima hibah segera menuntaskan revisi APBD menjadi APBN", tegas Mars Ansori.

Dengan selesainya Reviu, Mars Ansori juga mengingatkan agar apa yang telah menjadi temuan pada saat Reviu dapat segera diperbaiki. "Jadikan ini sebagai early warning atau peringatan dini, agar pelaksanaan tahapan berjalan lancar, dan disisi lain tidak memunculkan persoalan baru dalam pertanggungjawaban keuangan", pungkasnya.

Beberapa Sekretaris KPU Kabkota yang melaksanakan pemilihan tahun 2020 menyambut baik pelaksaan reviu anggaran pemilihan. "Kegiatan ini sangat positif, karena dilaksanakan diawal tahapan pemilihan, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pas", kata H. Irham Sekretaris KPU Kab. Dompu.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%