JELANG PILKADA 2018 KPU KOTA BIMA LAKUKAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN

Foto untuk : JELANG PILKADA 2018 KPU KOTA BIMA LAKUKAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN
Raba, NTB – Jelang pelaksanaan Pilkada 2018 KPU Kota Bima melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang penyelenggaraan Pilkada, Rabu 7 Desember 2016 di Aula Sekretariat KPU Kota Bima yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU, Pejabat di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima. Sebagai narasumber adalah Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Ilyas Sarbini sebagai narasumber dan Kapala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi NTB sementara sebagai peserta adalah pengurus Partai Politik, LSM, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda sebagai peserta.
Ketua KPU Kota Bima Bukhari menyampaikan tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai wahana silaturahmi dan untuk mensosialisasikan peraturan tentang Pilkada. Ini merupakan  salah satu usaha KPU Kota Bima untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi pemilih, meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu dan Pilkada khususnya di Kota Bima.
Sosialisasi kali ini merupakan rangkaian kegiatan dan program pendidikan pemilih dan pendidikan pemilu dan pilkada kepada masyarakat.  Pada kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan perubahan yang terkait dengan tatacara pelaksanaan pilkada dari aturan yang telah berlaku yang mengalami perubahan sebagai tuntutan politik, hukum dan sosial.
Kepada peserta agar hasi dari sosialisasi ini disampaikan kepada publik dan kepada pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kota Bima untuk melaksanakan diskusi serta workshop tentang Pemilu dan Pilkada, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan kepada KPU Kota Bima, harap Bukhari.
Pada kesempatan kali ini Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Ilyas Sarbini menyampaikan secara utuh tentang perubahan-perubahan aturan yang berlaku di Pilkada 2018 nanti, sehingga parpol dan publik memahami pelaksanaan tahapan pilkada agar berjalan lancar sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Acara sosialisasi diakhir diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta.
Dalam pemaparannya Ketua Divisi Hukum KPU Prov. NTB H. Ilyas Sarbini mengatakan bahwa pada tahun 2018 mendatang akan ada penyelenggaraan Pilkada Serentak Gelombang Ketiga, di Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lombok Barat dan Lombok Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Kota Bima untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Perubahan yang terjadi pada regulasi yang mendukung pelaksanaan Pilkada memang dinilai sering terjadi. Bahkan, sudah terjadi dua kali perubahan. Namun perubahan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada kedepan dapat lebih berkualitas. Sehingga, demokrasi yang dijalankan tidak hanya sifatnya prosedural saja, namun juga dapat menjalankan demokrasi yang substansial.
Ilyas Sarbini juga menambahkan perlu diketahui oleh Parpol, Ormas maupun pemangku kepentingan lainnya bahwa ada enam aspek yang menjadi ruang lingkup kerja dari KPU, yakni aspek regulasi, aspek sdm penyelenggara, aspek tahapan, aspek pendidikan pemilih, aspek peserta pemilu dan pilkada dan aspek anggaran yang memadai, tutup Ilyas Sarbini.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%