JELANG TAHUN ANGGARAN 2014 KPU NTB SUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

Foto untuk : JELANG TAHUN ANGGARAN 2014 KPU NTB SUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas.

Sesuai ketentuan UU No. 15 tahun 2011, salah satu tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadual. KPU memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.

Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi Negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, hirarkis, tetap dan mandiri.

Karena itu, demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu dikembangkan mekanisme dan prosedur kerja yang baku agar dapar bersinergi dengan baik. Aspirasi daerah perlu diperhatikan guna terwujudnya arus komunikasi dua arah dalam suatu sistem informasi manajemen pemilihan umum khususnya dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja.

Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Drs. H. Darmansyah, M.Si. ketika membuka Rapat Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2014 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB.

Darmansyah menjelaskan bahwa Penyusunan program dan rencana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan program dan rencana kerja ini merupakan penegasan arah kebijakan dan program yang selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA-KL dan ketetapan kinerja. Dengan program dan rencana kerja ini diharapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU Provinsi NTB Prof, Ir. M. Qazuini, M.Sc. menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun rencana strategis periode 2010-2014. Rencana strategis KPU disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, dimana didalamnya terdapat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan serta pendanaannya, yang akan dilakasanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU baik dari pusat maupun daerah selama 1 (satu) tahun mendatang.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%