KADA EMPAT KABUPATEN/KOTA BAKAL DIISI PLT Jika Pilkada Serentak September 2015

Foto untuk : KADA EMPAT KABUPATEN/KOTA BAKAL DIISI PLT Jika Pilkada Serentak September 2015

Mataram – Empat Kabupaten/Kota di NTB dipastikan akan diisi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/ Walikota, jika pemilukada langsung serentak tetap dilaksanakan September 2015, sesuai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Empat Kabupaten/Kota ini adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima. Sebab, empat Kepala Daerah ini berakhir Agustus, “Kami masih menunggu Surat Keputusan KPU RI menyangkut jadwal pelaksanaan pilkada baik terkait hari dan tanggalnya, “ujar Aksar kepada Lombok Post kemarin.

Data yang diperoleh Lombok Post, masa akhir jabatan Kepala Daerah di tujuh Kabupaten/Kota berbeda-beda. Di Kota Mataram, masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mataram berakhir pada 10 Agustus, Kabupaten Lombok Utara pada 2 Agustus, Kabupaten Sumbawa Barat berakhir 13 Agustus dan Kabupaten Bima berakhir 9 Agustus. Sedangkan, Kabupaten Dompu berakhir pada 18 Oktober 2015, Kabupoaten Lombok Tengah 27 November 2015 dan Kabupaten Sumbawa 17 Januari 2016.

Menurut Aksar, berakhirnya masa jabatan tujuh Kepala Daerah itu sudah diketahui oleh KPU RI. Termasuk 181 Kabupaten/Kota dan Tujuh Provinsi di Indonesia. “Untuk Kabupaten Sumbawa yang jabatan Bupati dan Wakil Bupatinya berakhir Januari 2016 kami usulkan untuk tetap ikut Pilkada Serentak pada 2015,” kata Aksar.

Sementara itu Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid mengatakan pihaknya juga masih menunggu Keputusan Bawaslu RI terkait pelaksanaan Pilkada Serentak itu. Lagipula, masa kerja seluruh anggota Panwaslu di NTB berakhir pada Desember 2014 mendatang.

Meskipun diakui bahwa pedoman perekrutan anggota Panwaslu sudah ada, namun pihaknya tetap menunggu arahan dari Bawaslu RI. Termasuk penjelasan mengenai Perpu Nomor 1 Tahun 20914 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebab, menurut Khuwailid terdapat item yang belum jelas diantaranya menyangkut wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. “ Juga terkait dengan aturan mengenai pembentukan tim uji pavluk yang tidak disebutkan siapa yang berwenang membentuknya. Jadi, kami tunggu kejelasan dari Bawaslu RI, “tegas dia.

Khuwailid berharap agar keputusan tersebut segera diterbitkan mengingat jangka waktu pelaksanaan perekrutan anggota Panwaslu. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Bawaslu diberikan waktu paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu. Artinya, Bawaslu akan mulai menggelar perekrutan selambat-lambatnya pada Februari 2015 jika tahapan pemilu berlangsung Maret 2015.

Proses perekrutan anggota Panwaslu itu diawali dengan membentuk tim seleksi. Selanjutnya, tim seleksi memproses hingga menghasilkan dua kali kebutuhan anggota Panwaslu. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan untuk memperoleh tiga anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. “Nantinya dalam proses pengawasan Pilkada Kabupaten/Kota, Bawaslu NTB berkoordinasi dengan seluruh Panwas terkait proses pengawasan,” kata Khuwailid

  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%