KPU KAB./KOTA SERIUS IKUTI SIMULASI TUNGSURA DAN REKAPITULASI

Foto untuk : KPU KAB./KOTA SERIUS IKUTI SIMULASI TUNGSURA DAN REKAPITULASI

Bima, 14/11/2015…Komisioner dan Sekretaris dari 10 KPU Kab./Kota se NTB sangat serius mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil perolehan Suara Pilkada yang digelar di Aula SMKN 3 Kota Bima.

Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, Simulasi ini memang sengaja digelar selain sebagai lanjutan materi teori yang diberikan sehari sebelumnya, yang lebih penting adalah untuk meningkatkan pemahaman Komisioner dan Sekretariat KPU Kab./Kota melalui penerapan dan praktek langsung.

Simulasi ini dilaksanakan dengan prinsip pelibatan semua komisioner dan secretariat KPU Kab./Kota. Mereka dilibatkan secara penuh baik sebagai petugas PPK, PPS, KPPS, petugas keamanan TPS, PPL, panwas kecamatan, sebagai pemilih DPT, Pemilih DPTb-1, pemilih DPTb-2, bahkan ada pula yang mendapat peran sebagai pemilih disabilitas.

Dalam hal pelaksanaan, Simulasi dilaksanakan mendekati dengan suasana TPS yang sebenarnya. KPPS yang telah ditunjuk melakukan pekerjaaan mempersiapkan pemungutan Suara dari membuat TPS, memeriksa kelengkapan TPS dan perlengkapan pemungutan Suara, memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara kepada pemilih yang hadir, melantik dan mengambil sumpah Anggota KPPS, membagi tugas anggota KPPS, dan lain-lain.

Pelaksanaan Simulasi berjalan cukup alot, karena masing-masing peserta dituntut untuk mampu memainkan perannya dengan benar. Termasuk ketika melaksanakan penghitungan suara dan pengisian formulir yang cukup rumit.

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPK, kata Ansori Wijaya, banyak peserta yang masih agak bingung, karena rekapitulasi pilkada sebelumnya berbeda dengan Rekapitulasi pilkada 2015.Rekapitulasi Pilkada 2015 tidak lagi ada rekap di tingkat PPS, tetapi langsung Rekap di tingkat PPK.

Cukup banyak logistic (kotak suara) yang harus dibuka dan di rekap ditingkat kecamatan, sehingga membutuhkan kegiatan rekap sebanyak 2 Kali. Rekap pertama dilaksanakan secara paralel untuk merekap hasil penghitungan Suara berbasis TPS. Rekap kedua dilaksanakan dalam bentuk pleno PPK secara utuh untuk merekap hasil perolehan suara per Desa/Kelurahan.

Meskipun peserta simulasi adalah penyelenggara yang sering terlibat dalam penyelenggaran pemilu dan pilkada, namun tidak luput pula dari kekeliruan terutama ketika memasukkan angka-angka dalam formulir rekap yang telah disiapkan. Namun disinilah menariknya, mereka dituntut untuk memapu menemukan penyebabnya dan segera menemukan solusinya, terang Ansori Wijaya.

Dari hasil Simulasi, selanjutnya KPU Provinsi NTB memberikan penilaian dan arahan untuk perbaikan dan pemantapan tugas di Kab./Kota. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Suhardi Soud mengingatkan bahwa penggunaan KTP dan Surat Keterangan Domisili dalam pemberian suara harus berbasis alamat yang sesuai dalam tanda pengenal tersebut. Jika pemilih tidak membawa KTP atau C6, asalkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat memberikan suaranya. Untuk mengecek nama yang bersangkutan dalam DPT dapat mempergunakan SIM. Namun jika semua tanda pengenal tidak dibawa, maka harus ada komunikasi dengan PPL dan Saksi, dan hal ini dicatat dalam Kejadian Khusus (form C2).

Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengingatkan kembali semua komisioner dan Sekretaris KPU Kab./Kota untuk melakukan pendalaman terhadap PKPU 10 Tahun 2015 dan PKPU 11 Tahun 2015 serta panduan PPK dan KPPS.

Semua komisioner dan secretariat yang akan terlibat harus dipastikan mampu memberikan pemahaman tentang Pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi kepada PPK, PPS dan KPPS. Bila perlu lakukan bimtek kepada internal secretariat KPU Kab./Kota terlebih dahulu agar bisa mengkawal KPPS dalam melaksanakan pekerjaannya. “Tidak boleh terjadi kesenjangan kemampuan antar komisioner dan antara Komisioner dengan Sekretariat” tegas Lalu Aksar..

Yang sangat sederhana, istilah-istilah dalam formulir hendaknya difahami dengan baik. Misalnya Form A dan turunannya pasti untuk pemilih, Form B dan turunannya untuk pencalonan, Form C dan turunannya untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Form D dan turunannya untuk Rekap di Kecamatan.
Sebagai penyelenggara juga dituntut untuk memahami rumus-rumus pengisian Formulir agar jangan sampai hasilnya tidak balance. Dalam hal ini Factor ketelitian sangat perlu, agar kita lebih tuntas dan taktis dalam bekerja, pungkas Lalu Aksar.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%