KPU NTB WASPADAI DAERAH RAWAN GUGATAN

Mataram. KPU NTB mewaspadai daerah rawan gugatan pasca penetapan hasil pemungutan suara pemilu legislatif 2014. Komisioner KPU NTB Agus menyebutkan, daerah yang rawan ada gugatan adalah Kota Bima, Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram.

Terkait dengan itu, pihaknya akan mantau langsung daftar gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca penetapan KPU yang berakhir pada 13 Mei 2014 mendatang. Agus mengatakan gugatan kepada KPU RI itu dapat dilayangkan peserta pemilu mulai 14 Mei 2014.

Mulai saat ini KPU juga menyiapkan berbagai data baik itu formulir C1, C1 Plano dari tingkat PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota. Persiapan dilakukan untuk mengantisipasi adanya gugatan tersebut sebab KPU NTB dan KPU kabupaten/kota merupakan turut tergugat.

Kami akan memonitor langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui ada tidaknya gugatan yang masuk. Kami juga mengatisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, ujarnya.

Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota agar mengidentifikasi TPS rawan gugatan. Pasalnya, pasca rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, mulai banyak protes bermunculan terutama dari para calon anggota legislative.

Lalu Ardian Fahri Zarkasiy caleg partai gerindra  dapil Selaparang berencana menguggat penyelenggara pemilu ke MK. Dia menyiapkan berbagai berkas untuk diajukan ke MK diantaranya formulir C1 yang merupakan salah satu alat bukti.

Fahri merupakan caleg yang menduga terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Bahkan dia yakin suaranyahilang di dua TPS sehingga akhirnya jumlah suaranya berkurang dan hanya selisih satu suara dengan caleg nomor urut 1 di dapilnya.

Kepada Lombok Post Fahri mengatakan, sudah menyiapkan berbagai berkas dan siap berangkat menuju Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta untuk mengadukan semua persoalan yang terjadi. Dia juga akan menyampaikan sejumlah bukti terkait dugaan kecurangan tersebut.

Sehingga nantinya partai yang menentukan apakah dilakukan gugatan ke MK, ujar Fahri.

Politikus muda Partai Gerindra itu optimis persoalan yang dia tempuh dapat menuai hasil. Lagipula gugatan ke Mhakamah Konstitusi merupakan upaya terakhir untuk meperoleh keadilan plitik. Sebab upaya sebelumnya baik melaui panwascam hingga panwaslu tidak menuai hasil seperti yang diharapkan.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%