KPU PROVINSI NTB KEBAGIAN REJEKI DALAM PERSIAPAN GUGATAN PRABOWO HATTA DI MK

Terkait dengan hasil Pilpres 2014, pasangan PRABOWO – HATTA menggugat seluruh jajaran KPU seluruh Indonesia, termasuk juga kinerja KPU Provinsi NTB dan jajaran di kabupaten kota se NTB yang mengatakan tidak professional dalam menjalankan tupoksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI.

Terdapat 4 (empat) permasalahan pokok DALIL PEMOHON yang tertuang dalam gugatan antara lain :

1.         Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 380 (tiga ratus delapan puluh) TPS; (Bukti P1.52.1 sampai dengan Bukti P1.52.435)

2.        Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di 37 (tiga puluh tujuh) TPS; (Bukti P2.52.1 sampai dengan Bukti P2.52.37)

3.        Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS; (Bukti P3.52.1 sampai dengan Bukti P3.52.11)

4.        Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) TPS; (Bukti P4.52.1 sampai dengan Bukti P4.52.270)

 

Dengan bukti-bukti permasalahan yang disampaikan oleh “Pemohon” tersebut di atas, Tanggal 10 Agustus 2014, bertempat di Aula KPU Provinsi NTB, Ketua KPU Provinsi NTB Aqsar Ansori mengundang semua Komisioner KPU Kabupaten/Kota se NTB sebagai “Termohon” untuk melakukan Rapat Koordinasi guna mempersiapkan alat-alat bukti sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon. Bukti-bukti pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon bervariasi untuk masing-masing kabupaten/kota.

Dalam rubric ini, hanya tertuang kesimpulan jawaban atas kasus yang ditujukan kepada KPU Provinsi NTB.

 

1.    PEROLEHAN SUARA PEMOHON

 

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Halaman 10, Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya penambahan Perolehan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dari 695.828 menjadi 701.238.

 

Kesimpulan Jawaban :

Tidak benar TERMOHON melakukan penambahan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2, sebesar 701.238 – 695.828 = 5.410.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara berjenjang dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi, Total Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.844.178 dan Paslon Nomor urut 2 sebanyak 701.238. (Bukti T.NTB.1)

 

2.   PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb MENINGKAT SECARA TIDAK WAJAR

Bahwa Dalil Pemohon pada Halaman 52, Pemohon pada pokoknya menyatakan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor jumlahnya meningkat sangat tidak wajar.

 

Kesimpulan Jawaban :

Tidak Benar Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor di provinsi Nusa Tenggara Barat jumlahnya meningkat sangat tidak wajar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.    Jumlah DPKTb di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1,26% jauh lebih kecil dengan 2% dari Jumlah DPT (3.522.679 x 2% = 70.454). Disamping itu, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb LEBIH KECIL DARI Data Pemilih DPKTb.

b.    Provinsi NTB merupakan salah satu daerah utama sumber TKI yang bekerja di luar negeri. Pelaksanaan pemungutan suara bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Dalam kondisi seperti ini, banyak warga masyarakat provinsi NTB yang menjadi TKI di luar negeri pulang ke kampung halamannya. Para TKI yang pulang ini juga mempergunakan hak pilihanya pada tanggal 9 Juli 2014.

c.     Fakta yang terjadi, banyak pemilih menggunakan KTP atau identitas lain dengan alasan Form C6 nya hilang, padahal yang bersangkutan sudah masuk dalam DPT, namun oleh petugas KPPS tetap dicatat sebagai pemilih DPKTb.

(Termohon menggunakan alat bukti T.NTB.3)

 

3.   KEJANGGALAN/PELANGGARAN DIBEBERAPA KABUPATEN

Bahwa Dalil Pemohon pada Halaman 54, Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadinya kejanggalan/pelanggaran di beberapa Kabupaten/Kota

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Benar Terjadi kejanggalan/pelanggaran dibeberapa Kabupaten sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus (Bukti T.NTB.2) dan (Bukti T.NTB.3 Model DB dan DB1 PPWP) sebagai berikut:

a.    Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih SAMA DENGAN jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu sebanyak 2.569.997

b.    jumlah Surat Suara yang digunakan SAMA DENGAN jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah yaitu sebanyak 2.569.997

c.     Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain sebanyak 3.004, sementara Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 3.546.

Artinya, Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

d.    Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 44.222, sementara Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah 44.351.

Artinya, Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor.

 

4.   KEJANGGALAN/PELANGGARAN DIBEBERAPA KECAMATAN

Bahwa Dalil Pemohon pada Halaman 55, Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadi kejanggalan/pelanggaran di beberapa Kecamatan.

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Benar terjadi kejanggalan/pelanggaran di beberapa Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA dan DA1 PPWP) dari 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat,  sebagai berikut: (Bukti T. NTB.4)

a.    Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih SAMA DENGAN jumlah Surat Suara yang digunakan.

b.    jumlah Surat Suara yang digunakan SAMA DENGAN jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah

c.     Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

d.    Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor.

 

5.      KEJANGGALAN/PELANGGARAN DIBEBERAPA DESA/ KELURAHAN

 

Bahwa Dalil Pemohon pada Halaman 56, Pemohon pada pokoknya menyatakan  terjadi kejanggalan/pelanggaran di beberapa Desa/Kelurahan.

 

Kesimpulan Jawaban :

Tidak Benar terjadi kejanggalan/pelanggaran di beberapa Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagimana dibuktikan dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D dan D1 PPWP) dari 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat,  dijelaskan sebagai berikut: (Bukti T. NTB.5)

a.    Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih SAMA DENGAN jumlah Surat Suara yang digunakan.

b.    jumlah Surat Suara yang digunakan SAMA DENGAN jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah

c.     Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

d.    Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor.

 

6.      KEJANGGALAN/PELANGGARAN DIBEBERAPA TPS

 

Bahwa Dalil Pemohon pada Halaman 57, Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadi kejanggalan/pelanggaran di beberapa TPS.

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Benar terjadi kejanggalan/pelanggaran di beberapa TPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagimana dibuktikan dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C dan C1 PPWP) dari 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat,  dijelaskan sebagai berikut: (Bukti T.NTB.6)

a.    Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih SAMA DENGAN jumlah Surat Suara yang digunakan.

b.    jumlah Surat Suara yang digunakan SAMA DENGAN jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah

c.     Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

d.    Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor.

 

7.      SUARA BERMASALAH YANG BERASAL DARI TPS

 

Bahwa Dalil Pemohonan pada Halaman 60, Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya suara bermasalah yang berasal dari TPS disebabkan oleh adanya pelanggaran.

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Benar adanya suara bermasalah yang berasal dari TPS disebabkan oleh adanya pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan:

a.    Berdasarkan hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakasanakan secara berjenjang dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi TIDAK DITEMUKAN ADANYA SUARA BERMASALAH.

b.    Proses Penghitungan dan Rekapitulasi berjalan lancar dan semua Saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pengitungan Perolehan Suara.

c.     Semua Kejadian Khusus dan Rekomendasi Panwaslu sudah dilakukan Klarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. (Bukti T.NTB.7)

d.    Jika terjadi permasalahan, maka dilakukan perbaikan ditingkat atasnya dengan membuat Berita Acara Perubahan, yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.  (Bukti T.NTB.8)

 

8.     DALIL PEMOHON MENGENAI PERMASALAHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

a.       Bahwa Dalil Pemohon pada Halaman 150 huruf a, Pemohon pada pokoknya menyatakan  Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 380 TPS. 

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Terbukti, karena Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih SAMA DENGAN jumlah Surat Suara yang digunakan. (Bukti T. NTB.6)

 

b.      Bahwa Dalil Pemohon pada Halam 150 huruf b, Pemohon pada pokoknya menyatakan Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang tersebar di 37 TPS.

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Terbukti, karena jumlah Surat Suara yang digunakan SAMA DENGAN jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (Bukti T. NTB.6)

 

c.     Bahwa Dalil Pemohon pada Halam 150 huruf c, Pemohon pada pokoknya menyatakan Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di 11 TPS.

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Terbukti, karena Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). (Bukti T. NTB.6)

 

d.    Bahwa Dalil Pemohon pada Halam 150 huruf d, Pemohon pada pokoknya menyatakan Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang tersebar di 269 TPS.

 

Kesimpulan Jawaban:

Tidak Terbukti, karena Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor LEBIH KECIL DARI Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor. (Bukti T. NTB.6)

 


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%