KPU PROVINSI NTB RENCANAKAN KEBUTUHAN LOGISTIK PILKADA 2018 DAN PEMILU 2019

Foto untuk : KPU PROVINSI NTB RENCANAKAN KEBUTUHAN LOGISTIK PILKADA 2018 DAN PEMILU 2019
Mataram, NTB – Dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 dan Pilkada serantak 2018, serta Penganggarannnya Lingkup KPU Provinsi dan Kab./Kota se Provinsi NTB, selasa (4/4).

Rakor diikuti oleh Divisi Logistik, Kasubbag Umum dan Operator Silog KPU Kab./Kota se NTB. Sebagai narasumber dalam Rakor ini yaitu Kepala Biro Logistik KPU RI, Divisi Logistik dan Sekretaris KPU Provinsi NTB.

Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori ketika membuka Rakor menegaskan Rakor perencanaan kebutuhan Logistik ini dilaksanakan untuk menghadapi dan mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan persiapan Pemilu 2019.

“Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, tahapannya beririsan, karenanya perlu persiapan logistik yang matang dan sungguh-sungguh", ujarnya.

Sesuai dengan laporan hasil stock opname dari KPU Kab./Kota bahwa stock bilik dan kotak suara sudah memadai di masing-masing KPU Kab./Kota kecuali KPU Kab. Lombok Utara. Namun demikian KPU Kab. Lombok Utara tidak perlu risau karena KPU Provinsi NTB pasti akan memenuhi kebutuhan kotak dan bilik tersebut dari Kab./Kota terdekat.

Ia juga menginformasikan bahwa KPU Provinsi NTB telah menyepakati kebutuhan anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan TAPD Provinsi NTB. Ia berharap KPU Kab./Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota agar segera berkoordinasi dengan TAPD masing-masing Kab./Kota untuk membahas kebutuhan dan sharing anggaran, sehingga ada masukan dari KPU Kab./Kota pada saat Rakor anggaran pilkada antara Gubernur dengan Bupati.

Kepala Biro Logistik Setjen KPU RI Farida Fauziah menyampaikan bahwa perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik sangat menentukan suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang, oleh sebab itu harus dilaksanakan secara cermat dan proses  pengadaaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan azas efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan kebutuhan logistik

KPU RI, kata Farida, telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan logistik pilkada tahun 2015 di enam Provinsi yang telah melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk kelancaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.

Terkait dengan pemetaan, pendistribusian, dan evaluasi manajemen logistik pemilu/pilkada, Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Provinsi NTB Hesty Rahayu mengatakan bahwa perencanaan logistik yang baik harus dilanjutkan oleh tindakan yang bagus pula dalam pengelolaan, penganggaran, hingga distribusi logistik.

“Hal yang paling penting selain perencanaan dan pengelolaan logistik adalah fungsi kontrol baik dalam perencanaan, penganggaran, percetakan sampai dengan pendistribusian ke daerah-daerah yang harus dituju”, tutur Hesty

Ia juga menghimbau pengelola logistik untuk melakukan antisipasi dalam setiap tindakan penyaluran atau distribusi dengan menambah banyak referensi dan pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan fatal.

Pengelola logistik perlu melakukan mapping daerah yang sulit terjangkau serta menambah referensi dengan memperhatikan status cuaca di BMKG pada daerah yang akan didistribusikan. Hal ini penting untuk menjaga agar logistik dapat sampai tujuan tepat waktu dan dalam kondisi baik karena terhindar dari hujan.

Dibagian akhir, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menyoroti kondisi logistik yang ada di gudang-gudang KPU Kab./Kota. Logistik berbentuk surat suara hasil pemilu 2014 sudah dilakukan pelelangan dan pemusnahan. Namun surat suara pilkada 2015 sedang dalam proses pelelangan dan pemusnahan.

Khusus mengenai kotak dan bilik suara, Mars Ansori Wijaya menganjurkan agar KPU Kab./Kota bersungguh-sungguh dalam memelihara logistik tersebut. Hasil stock opname dua tahun terakhir menunjukkan terjadi penurunan jumlah kotak dan bilik di Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima dan Kota Bima. Hal ini harus dijelaskan kenapa jumlahnya berkurang.

Menanggapi hal itu, Divisi Logistik KPU Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima dan Kota Bima melaporkan bahwa sebagian kotak dan bilik suara tersebut dalam keadaan rusak sehingga dipisahkan dan tidak dihitung pada saat entry data dalam SIMAK BMN.

 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%