KPU SE NTB DALAMI DRAFT PKPU TUNGSURA: SEPAKAT USULKAN REKOMENDASI

Foto untuk : KPU SE NTB DALAMI DRAFT PKPU TUNGSURA: SEPAKAT USULKAN REKOMENDASI

          

Setelah melakukan pendalaman mulai tanggal 16 s/d 18 November 2013, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota se NTB menyimpulkan bahwa Draft Peraturan KPU tentang Pemungutan  dan Penghitungan Suara (tungsura) Pemilu 2014 masih belum lengkap dan memerlukan penyempurnaan agar dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

            Beberapa point yang dipandang perlu disempurnakan akhirnya disepakati sebagai rekomendasi yang selanjutnya akan diusulkan kepada KPU RI sebelum pembahasan finalisasi Peraturan KPU mengenai Tungsura tersebut.

            Rekomendasi KPU Se NTB terhadap Penyempurnaan rancangan PKPU  Tungsura antara lain:

NO.

DRAFT PERATURAN KPU

REKOMENDASI

1.

Pasal 8

1.       Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT danmemberikan suara di TPS lain.

4.    PPS mengecek pemilih tersebut dalam DPT, dan apabila pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan Model A5-KPU serta mencoret nama pemilih tersebut dari DPT.

 

 

 

 

 

5.    Pemilih sebagaimana dimaksud        pada ayat (3) melaporkan        kepada PPS        tempat pemilih        akan memberikan suaranya        paling lambat 3 (tiga) hari        sebelum hari dan tanggal        pemungutan suara.

               

 

1.    Pemilih yang pindah memilih (DPTb) diperlakukan sama dengan pemilih DPK dalam hal memberikan suara paling lambat 1 jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara untuk membatasi mobilisasi pindah memilih.

 

 

 

 

 

2.    Terhadap ketentuan ayat (4) PPS menandatangani dan memberikan Model A5-KPU serta mencoret nama pemilih tersebut dari DPT tetapi diberikan keterangan bahwa pemilih tersebut pindah memilih ke TPS lain, sehingga ayat (4) menjadi:

(4) PPS mengecek pemilih tersebut dalam DPT, dan apabila pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan Model A5-KPU serta mencoret nama pemilih tersebut dari DPT dengan mencatatnya dalam kolom keterangan bahwa pemilih tersebut pindah memilih ke TPS lain.

 

3.    Terhadap ketentuan ayat (5) Data DPTb harus sudah tersedia datanya pada H-7 di KPU Kabupaten/Kota sehingga ayat (5) menjadi:

(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan             kepada PPS tempat pemilih akan memberikan         suaranya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari             dan        tanggal pemungutan suara.

 

2.

Pasal 9 ayat (1)

(1) Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap diberikan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

 

(1)      Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 8 tetap diberikan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi           dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1.      Jika pindah memilih antar dapil dalam satu kabupaten maka pemilih tersebut hanya dapat surat suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi.

2.      Jika pindah memilih antar dapil dalam satu provinsi maka pemilih tersebut hanya dapat surat suara DPD dan DPR.

3.      Jika pindah memilih antar provinsi maka pemilih tersebut hanya mendapatkan surat suara DPR saja.

3.

Pasal 15 ayat (4)

(4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya,Ketua KPPS dapat menyampaikan surat undangan untuk memberikan suara (Model C6 DPR/DPD/DPRD) tersebut, kepada keluarga atau Ketua RT/RW atau nama lain, dengan menandatangani tanda terima.

 

Ayat 4: kata RT/RW dihilangkan, sehingga menjadi:

(4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat undangan untuk memberikan suara (Model C6 DPR/DPD/DPRD) tersebut, kepada keluarga dengan menandatangani tanda terima.

 

 

 

 

 

4.

Pasal 18 ayat (1)

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.

 

 

Saran:

Biaya untuk penyiapan TPS agar memadai untuk mengantisipasi standar ukuran TPS paling kurang panjang 10 m dan lebar 8 m. (Peraturan KPU tentang Biaya dan Logistik)

 

 

5.

Pasal 41

Ayat 1 huruf d dan semua pasal yang berkaitan dengan penggunaan Kartu identitas (KTP, KK dan identitas kependudukan lain) dalam memberikan suara. 

 

ü Menghilangkan kata “dan” yang bermakna kumulatif dan menggantinya dengan kata “atau” sehingga berbunyi penggunaan “KTP atau KK” bukan “KTP dan KK”

ü Ayat 4: ada penambahan kata “serta dapat”ditandatangani oleh saksi yang hadir sehingga berbunyi “Surat suara cadangan dicatat dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR/DPD/DPRD) serta sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara (Model C1 DPR/DPD/DPRD) pada kolom data penggunaan surat suara dan ditandatangani oleh ketua KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir”

 

 


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%