PEMETAAN LOGISTIK PEMILU UPAYA WUJUDKAN PEMILU BERIINTEGRITAS

Penyiapan logistik adalah salah satu barometer pemilu yang berintegritas, karena itu seluruh proses pengadaan logistik pemilu harus bebas dari korupsi. Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Drs. H. Darmansyah, M.Si. ketika membuka kegiatan Pemetaaan Logistik Pemilu 2014. 

Selain proses pengadaannya yang berkualitas, yang sangat penting menjadi pertimbangan adalah penunjukan rekanannya juga berkualitas. Tidak ada gunanya proses pelelangan pekerjaan pengadaan Logistik yang berkualitas, jika kita tidak benar-benar selektif dalam menetapkan rekanan yang memiliki hasil kerja berkualitas.

Penawaran terendah tetap menjadi ukuran utama yang harus diperhatikan dalam menetapkan rekanan, namun jangan dilupakan pula untuk tetap melakukan evaluasi terhadap kelayakan perusahaan.

Lebih jauh Darmansyah menjeaskan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi. Tidak ada pesta lain sebesat peseta demokrasi, baik dari sisi panitia penyelenggaraannya maupun dari sisi jumlah logistik yang dibutuhkan.

Demikian banyak jumlah dan jenis logistik yang harus tersedia guna mendukung pemilu agar dapat berjalan lancar. Karena itu dalam pengadaan Logistik mutlak diperlukan perencanaan yang matang menyangkut jenism kualitas dan harga logistik yang akan diadakan.  Jenisnya harus tepat, harus tersedia untuk tujuan yang telah ditetapkan, dengan standar dan harga yang baik pula, tandas Darmansyah.

Sementara itu Ketua Divisi Logistik KPU Provinsi NTB Prof. Ir. M. Qazuini, M.Sc. mengatakan bahwa kewajiban KPU Provinsi dalam pengadaan Logistik Pemilu 2014 yaitu 4 jenis logistik, dimana pada tahun 2013 KPU Provinsi diwajibkan mengadakan 3 jenis logistik, yaitu: Kotak Suara, Bilik Suara dan sampul. Sedangkan formulir akan diadakan pada tahun 2014.

Waktu yang tersedia untuk pengadaan logistik tahun 2013 harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Laksanakan pelelangan pekerjaan dengan baik pula, karena jika terjadi gagal tender dapat dipastikan pengadaan logistik tidak akan berjalan dengan baik. Namun sebelum dilakukan pelelangan pekerjaan lakukan pula pemetaan logistik secara cermat dan akurat agar tidak terjadi kekurangan dan tidak terjadi pula kelebihan yang berpotensi pemborosan keuangan negara.

Dalam pemetaan logistik, selain memetakan jenis, spesifikasi dan jumlah logistik, yang tidak kalah pentingnya menjadi perhatian adalah pemetaan Distribusinya. Kita harus betul-betul memetakan topografi wilayah, jarak distribusi, sarana distribusi serta ongkos angkut yang diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena kondisi daerah pasti berbeda-beda, sehingga biaya yang dibutuhkan juga pasti berbeda.

Kita juga harus berupaya mengambil hikmah dari proses pengadaan maupun distribusi logistik dari pemilu ke pemilu yang pernah kita lakukan, agar kita tidak mengulangi kesalahan, tetapi sebaliknya menyempurnakan agar pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2014 menjadi lebih optimal, tegas Qazuini.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%