PENGUATAN SDM, KPU NTB GELAR RAKOR SDM

Foto untuk : PENGUATAN SDM, KPU NTB GELAR RAKOR SDM

Dalam rangka penguatan SDM Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Bidang SDM KPU Provinsi dan KPU Kab.Kota se NTB selama 3 hari mulai Sabtu (28/10).

Rakor kali ini terasa istimewa karena selain diselenggarakan di Sembalun, lereng Rinjani, tetapi juga dihadiri oleh Anggota KPU RI Divisi SDM Ilham Saputra dan Sekretaris Jendral KPU RI Arif Rahman Hakim.

Kegiatan yang dilaksanakanpun terasa cukup padat , mulai dari Pelantikan pejabat Struktural Eselon III, Pengarahan Narsumber Anggota KPU dan Sekjen KPU RI, Diseminasi Informasi tentang Riset Pemilu oleh Divisi SDM KPU NTB Agus Hilman, hingga simulasi Sidang Ajudikasi terhadap Badan Adhoc yang melanggar Kode Etik yang dikawal oleh Divisi Hukum KPU NTB Yan Marli.

Dalam Kesempatan itu, Anggota KPU RI Divisi SDM Ilham Saputra mengatakan KPU Kab/Kota yang yang menghadapi permasalahan agar hendaknya mencari solusi dengan konsultasi ke KPU Provinsi, tidak langsung datang atau bersurat ke KPU RI. Kita sudah memiliki mekanisme koordinasi yang baik, dimana koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota semuanya terangkai dalam koordinasi yang bersifat hierarkis.

Selama ini banyak satker yang tidak menjalankan mekanisme hierarkis ini. Banyak satker kabkota yang langsung datang atau menulis surat konsultasi ke KPU RI. Padahal di Provinsi ada KPU Provinsi yang dapat dijadikan temat untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Situasi seperti ini, kata Ilham, harus ditata kembali, karena tidak mungkin bagi KPU RI untuk melayani sekian banyak satker KPU Kabkota. Disisi lain, KPU Provinsi juga harus benar-benar dapat memerankan diri menjadi pemberi solusi bagi KPU Kabkota.

Kalaupun dipandang perlu meminta pendapat KPU RI, maka KPU Provinsi bersurat ke KPU RI dengan menyampaikan pula alternative solusi yang ditawarkan, sehingga KPU dapat segera memprosesnya, jelas Ilham.

Tidak kalah pentingnya, Ilham juga mengingatkan komisioner KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar meningkatkan disiplin dan kehadiran di kantor. Komisioner harus mampu menjadi teladan yang baik baik Sekretariat, karena harus hadir bekerja dengan penuh waktu.

KPU sudah mengeluarkan PKPU No. 8 Tahun 2019 yang mengatur bahwa KPU Provinsi dan Kabkota harus melaksanakan Rapat Pleno minimal 1 kali dalam seminggu. Semua permasalahan dapat dibahas dalam pleno, apapun yang sudah ditetapkan pleno harus dihormati. Melalui Rapat Pleno ini kita jaga marwah dan martabat lembaga kita.

Rapat Pleno juga dijadikan untuk menguatkan kebersamaan antara Komisioner dengan, agar tercipta situasi saling memahami dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, ujarnya.

Pada Sesi berikutnya, Sekretaris Jendral KPU Arif Rahman Hakim, mengingatkan kepada peserta Rakor Bidang SDM bahwa kesepakatan dan tujuan bersama yang dituangkan dalam renstra KPU yaitu komitemen bersama untuk menjadi penyelenggara Pemilu dengan azas luber dan jurdil dengan selalu mengedepankan nilai-nilai profesional, integritas dan mandiri.

Pada tahun 2019 KPU sudah melalui tantangan Pemilu serentak dan regenerasi untuk 350 sakter anggota KPU yang habis masa tugasnya. Termasuk KPU Provinsi KPU Kab/kota se NTB merupakan komisioner yang baru beberapa bulan dilantik. Dalam situasi seperti ini maka harus ada upaya nyata untuk merekatkan dan membina tim kerja yang kompak, agar dapat menjadi modal dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang disepakati dalam Renstra KPU.

“NTB sudah mencontohkan hubungan yang baik antara sesama anggota KPU dan Sekretariat”, kata Arif Rahman Hakim.

Pada Periode 2017-2022 ini, kata Arif, KPU sudah melahirkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja yang merupakan modal dasar bagi kita dalam bekerja dengan semangat kebersamaan, mengedepankan nilai-nilai transparasi dan pelayanan terbaik kepada stakeholder.

“Pendelegasian sebagian wewenang dan makna kolektf kolegial dalam PKPU Tata Kerja ini hendaknya dipahami dengan baik agar soliditas organisasi dapat terwujud”, jelas Sekjen.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan Rakor bidang SDM ini merupakan momentum menyamakan visi besar KPU dari pusat, Provinsi hingga Kabkota. Bahkan visi besar KPU harus sampai ke level bawah yaitu PPK, PPS hingga KPPS, mengingat kita sebentar lagi akan melaksanakan pemlihan serentak 2020.

“Kita tidak boleh berbeda dalam menfasirkan semua peraturan yang melandasi pemilu maupun pemilihan, meskipun ada distorsi yang demikian banyak. KPU provinsi NTB akan tetap memastikan hal itu dengan “strong leadership” dalam bentuk supervisi dan asistensi, guna memastikan SDM penyelenggara kita mampu bekerja dengan integritas tinggi”, tegas Suhardi Soud.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%