PILKADA SERENTAK HARUS ADIL : KPU Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

Foto untuk : PILKADA SERENTAK HARUS ADIL : KPU Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas
Mataram. Plkada serentak yang akan berlangsung pada bulan desember 2015, haruslah memberikan keadilan bagi peserta pemilu terutama dalam pengaturan alat peraga kampanye., agar tidak ada calon yang dominan dalam alat peraga kampanye. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik “ Media dan Demokrasi” yang di adakan oleh GP Ansor kota Mataram (07/03/2015) di Aula PW NU NTB. Sebagai pemateri hadir Nasruddin Zen (Sekretaris PWI/wartawan senior RRI), Suhardi Soud (KPU NTB), Sukri Aruman (ketua KPID) dan Fairuz Zabadi (Ketua NU Mataram).

Suhardi Soud menyampaikan “pemasangan alat peraga,  penyebaran bahan kampanye, iklan media massa cetak dan media massa elektronik akan di fasilitasi oleh KPU, untuk menciptakan keadilan bagi peserta pilkada dan menghindari adanya dominasi dari calon kepala daerah yang memiliki modal kampanye besar”. Selanjutnya dia menekankan pentinganya akuntabilitas  baik oleh penyelenggara pemilu (KPU Kab/kota) melalui keterbukaan dalam proses dan hasil pemilihan maupun oleh calon dalam transparansi biaya kampanye.

Dalam pilkada sekarang para calon kepala daerah tidak lagi melakukan kampanye rapat umum, tetapi hanya pertemuan terbatas, dialog dan tatap muka. Sementara Debat kandidat akan difasilitasi oleh KPU dengan baya APBD.

Menanggapi pengaturan iklan kampanye calon, Ketua KPID NTB menyoroti pentingnya pengaturan durasi iklan untuk media cetak dan elektronik agar berimbang antar calon. “Pengaturan dan pemanfaatan media radio, tv dan media penyiaran lainnya harus diatur secara adil dan merata serta terdistribusi dengan baik” ungkap Sukri Aruman. Sukri Aruman juga menyoroti, pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden 2014, jangan sampai terulang kembali dimana media terbelah dua, mendukung capres/cawapres masing-masing.

Untuk menciptakan pemberitaan yang berimbang dalam pemilihan kepala daerah tak lepas dari fungsi wartawan yang harus taat pada kode etik jurnalistik. “ Kode etik jurnalistik harus di junjung tinggi oleh wartawan dalam melakukan liputan tertuma di pilkada. Objektifitas dan tidak bertendensi dalam pemberitaan adalah mutlak dilakukan” ungkap Nasruddin Zein.

Diskusi yang dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan di Mataram tersebut bersepakat bahwa akuntabilitas dan transparansi  dalam pilkada harus dilakukan. Media harus mempu mendorong bahwa pemilihan kepala daerah harus berjalan demokratis dan tanpa konflik.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%