PUTUSAN PENGADILAN BERKUATAN HUKUM TETAP ATAU PERDAMAIAN MENJADI SOLUSI

Foto untuk : PUTUSAN PENGADILAN BERKUATAN HUKUM TETAP ATAU PERDAMAIAN MENJADI SOLUSI

Mataram (19/5/2015). Gonjang-ganjing seputar putusan PTUN terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar menguras perhatian dan energi seluruh anak bangsa di negeri ini. Isu seputar nasib Partai Golkar dalam pemilu Gubernur, Bupati atau Walikota di tahun 2015 memang hangat diperbincangkan di seluruh penjuru tanah air. Diminta keterangannya oleh Tim Hupmas KPU NTB, Agus, M.Si, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi menjawab normatif. Ia mengatakan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 memberi dua pintu sebagai solusi, yakni putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau kesepakatan perdamaian antara dua kubu untuk membentuk satu kepengurusan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pilihan ini kata Agus tertuang dalam Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015. Pasal (2) menyebutkan bahwa apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.

Sedangkan di ayat (3) disebutkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan partai politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik hasil kesepakatan perdamaian.

Dari dua ayat di atas, Kata Agus maka terlihat bahwa muara dari pijakan hukum KPU adalah Keputusan Menteri Hukum dan Ham. Namun proses dari munculnya keputusan menteri itu berasal dari salah satu peristiwa ini, yakni; dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau kesepakatan perdamaian kedua kubu yang bersengketa. Maka kita tunggu saja, imbuh Agus 


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%