RAKOR EVALUASI PEMILU 2014

Foto untuk : RAKOR EVALUASI PEMILU 2014

KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Evaluasi Pemilu 2014, mulai tanggal 12 sd 14 September 2014 di Hotel Holiday Inn Senggigi. Rapat Evaluasi ini diawali dengan pemberian penghargaan kepada Gubernur NTB, Kapolda NTB, Komandan Korem 162/Wirabhakti dan Kabinda NTB. Rapat Evaluasi ini diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se NTB.

 

Pada pembukaan rapat evaluasi pemilu 2014, dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, Agus M.Si. Pertama yang saya ingin sampaikan hal yang menjadi tugas kita menjadi penyelenggara pemilu, setelah semua tahapan yang kita laksanakan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas kita adalah melakukan evaluasi. Dari ketentuan Undang-Undang ini ada 2 (dua)  hal yang perlu kita kerjakan adalah membuat laporan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan tahapan, buka Agus, M.Si.

 

Pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana melakukan pekerjaan ini sekaligus? maka mekanisme akan seperti ini, Bagian Program, Data Organisasi dan SDM membuat laporan setiap penyelenggaraan pemilu sedangkan Bagian Teknis dan Hupmas yang membuat evaluasi sekaligus mengumpulkan dan analisa data dari laporan bagian SDM.

 

Ada 2 (dua) output dari pekerjaan kita ini adalah kita punya laporan penyelenggaraan tahapan pemilu dan laporan evaluasi penyelenggaraan pemilu, tegas Agus, M.Si.

 

Tahapan pemilu dikelompokkan menjadi 3, yaitu Bagian Program, Data Organisasi dan SDM membuat laporan tahap persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelesaian pemilu. Bagian Teknis membuat laporan dan evaluasi pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD seta laporan dan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

 

Tolong dibedakan laporan tahapan, hanya deskripsi bagaimana mengerjakan, siapa yang mengerjakan, berapa biayanya serta output, tidak ada unsur analisa sedangkan  laporan evaluasi berisi diskripsi diri atas input dan output kerja yang kita lakukan dan ada unsur analisanya, jelas Agus, M.Si.

 

Masalah bidang dan tugas saya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, KPU membuat strategi sosialisasi dengan 2 pendekatan. Pertama, Tatap Muka dan kedua, Media. Ada beberapa kelemahan program sosialisasi kita, pembagian kelompok sasaran sosialisasi provinsi dan kabupaten/kota belum optimal, metode sosialisasi belum inovatif, dukungan pemerintah daerah masih kurang, pemetaan kelompok dengan membentuk relasi belum efektif, dan lain-lain.

 

Evaluasi Pelaksanaan Logistik dan Keuangan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pasca Pileg dan Pilpres, tidak dipungkiri bahwa masalah logistik adalah penyumbang masalah terbesar dalam pemilu legislatf dan pemilu presiden dan wakil presiden, terang Hesty Rahayu dalam pembukaannya.

 

Tujuan evaluasi ini adalaha untuk tidak saling menyalahkan dan menjadi pembelajaran kita untuk selanjutnya. Evaluasi menjadi pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik lagi, tambah Hesty Rahayu.

 

Evaluasi ini saya bagi menjadi 2, mengenai logistik dan distribusi serta mengenai keuangan. Logistik dan distribusi ketika pemilu legislatif adalah masih terjadi tertukarnya surat suara antar provinsi dan antar dapil di  Kabupaten/Kota oleh pihak percetakan serta distribus surat suara DPRD Prov untuk Dapil Sumbawa terlambat.

 

Adanya Surat Edaran KPu RI Nomor:  237/KPU/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014, D1 Plano dan DA 1 Plano yang digunakan saat pemilu legislatif  yang harusnya diadakan oleh KPU RI kemudian dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota. Masih ada Kabupaten/Kota yang tidak melibatkan penyelenggara pemilu seperti PPS dan PPS dalam pengepakan perlengkapan di TPS. Kotak suara dan bilik suara rusak dan kurang

 

Logistik dan distribusi pada pilpres yaitu adanya kekurangan surat suara yang terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Jumlah kekurangan baru dapat diketahui saat packing terakhir.

 

Sedangkan permasalahan keuangan yaitu alokasi anggaran tidak proposional dan perencanaan tidak sesuai anggaran. Untuk pencatatan administrasi keuangan khususnya belanja barang dan belanja modal agar lebih ditertibkan, termasuk pemeriksaan oleh BPK yang sedang mengaudit di Kabupaten/Kota agar menjadi bagian pembelajaran juga bagi kita penyelenggara pemilu. Sedangkan untuk Pengelolaan Aset Pileg dan Pilpres, status barang-barnag logistik masih aktif dan masih tersimpen di unit pengolah. Untuk barang-barang logisitik harus disimpan dengan jangka waktu retensi selama 2 tahun untuk surat suara sedangkan retensi 5 tahun untuk barang logistik lainnya.

 

Sedangkan Evaluasi untuk Pelaksanaan Program Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Data Pemilu yang dipandu langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelengaraan, Suhardi Soud, SE. Banyak sekali persoalan dari sisi pemuktahiran data pemilih, selalu erorr baik  karena jaringan atau sistemnya, terang Suhardi Soud.

 

Mengenai SIDALIH, karena ada input dari pemerintah sehingga data menjadi kurang pas, yang berdampak pada data pemilih. Saya berharap jika pilkada langsung, data pemilih jangan dimulai dari 0 (nol) karena jika dimulai dari nol, maka itu akan menjadi persoalan, tegas Suhardi Soud.

 

Termasuk dalam hal ini persoalan mengenai DPT, DPK, DPKTb.

 

Mengenai pencalonan, kita harus punya draf yang jelas. Apa yang menjadi persoalan dalam pencalonan? Apakah mengenai pelayanan? Aspek Verifikasi Parpol yang fiktif, pengurus yang fiktif.

 

Kemudian masalah badan Adhoc dalam menentukan PPS tidak murni ditentukan kepala desa, artinya kepekaan kita membaca situasi yang menjadi persoalan yang lokalistik, sambung Suhardi Soud.

 

Rekapitulasi, ada PPS yang menyimpan di D-1 nya. Kenapa seperti itu? saya Cuma ingin menunjukkan kasus-kasus yang ada. Setiap generasi harus semampunya membuat data berbasis Desa, Berbasis TPS. karena, konstituen kedepan akan menjadi konstituen permanen untuk partai politik, ini menurut pendapat saya . Dan tugas KPU Provinsi yang tidak kalah penting adalah Provinsi membuat data pemilu dalam angka.

 

Diakhir pembukaan, Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori menambahkan, dalam Rapat Evaluasi Pemilu 2014 ini akan dibentuk kelompok sehinga kelompok bekerja, merumuskan hingga tahap menyampaikan hasil diskusi kelompok tersebut.

 

Rapat Evaluasi ini penting bagi kita untuk dapat mendokumentasikan tahapan pemilu yang ada, cara  menyimpan yang baik dokumentasi tahapan pemilu adalah dengan membuat buku dan bisa dihimpun juga dalam 1 (satu) CD.

 

Berbagai dokumen yang ada harus diselamatkan karena data sulit untuk ditentukan waktu dinamisnya, kebutuhan akan data dimanfaatkan untuk yang ingin melakukan penelitian, studi banding dan lain-lain, tegas Lalu Aksar Ansori.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%