REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN MENUJU TATA KELOLA KEUANGAN YANG AKUNTABEL

Foto untuk : REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN MENUJU TATA KELOLA KEUANGAN YANG AKUNTABEL
Mataram, NTB – Dalam rangka menjaga terlaksananya proses rekonsiliasi tingkat wilayah pada Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota se NTB Tahun 2016 yang baik dan lancar, KPU Prov. NTB menyelenggarakan Rapat Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Lingkup KPU Provinsi dan Kab./Kota se NTB, Senin (16/1) bertempat di Ruang Diskusi Kepemiluan KPU Prov. NTB selama 3 hari.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Operator SIMAK BMN dan SAIBA  dari KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota se NTB. Sebagai narasumber adalah KPPN Mataram dan Inspektorat KPU RI. Narasumber dari KPPN Mataram adalah Antonius Chandra Riahta Ginting dengan materi penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi. Sedangkan Inspektorat KPU RI terdiri dari Maruhum H. Pasaribu sebagai Ketua Tim, Hendri Azhar dan Debby sebagai Anggota Tim yang melakukan reviu laporan keuangan UAKPA KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota se NTB untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selain itu hadir juga dari KPU RI Bagian Akuntansi Pelaporan (AKLAP) Masnun Hastra.

Sekretaris KPU Prov. NTB Mars Ansori Wijaya ketika membuka acara mengatakan sejak adanya surat Sekjen dalam hal mempersiapkan laporan penyusunan laporan keuangan. Seluruh Satker telah melaksanakan langkah proaktif mempersiapkan laporan SIMAK BMN dan SAIBA dengan baik. “langkah proaktif ini harus dipertahankan, agar kita tetap dapat menyajikan laporan keuangan dengan cepat dan tepat,“ kata Mars Ansori Wijaya.

Penyusunan laporan keuangan baik SIMAK BMN maupun SAIBA di masing-masing Satker Kab./Kota se NTB itu sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan di tingkat wilayah. Karenanya keseriusan dan koordinasi yang baik antar Satker, maupun koordinasi antara Satker dengan KPPN sangat dibutuhkan. Karena dengan cara ini akan dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas, jelas Mars Ansori.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, harus juga diperhatikan kesesuaian laporan Satker dengan standar akuntansi, kecakapan pengungkapan informasi dalam CaLK, kepatuhan terhadap peraturan dan efektifitas pengendalian internal, jelasnya.

Tidak lupa juga diingatkan bahwa didalam diri pegawai organik masa depan KPU dititipkan. Selain menekuni dibidang-bidang keuangan yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi di masing-masing Satker, perlu meningkatkan dan memperluas wawasannya. Jadi, ketika wawasan semakin luas maka tugas pokok sehari-hari dapat dengan mudah dilaksanakan dan tuntas.

Antonius Chandra mengatakan Penyusunan Laporan Keuangan wajib menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Setiap Satker diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB sebelum melakukan rekonsiliasi dengan pihak eksternal dalam hal ini KPPN dan KPKNL setempat. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disampaikan dan dilengkapi dengan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tahunan, tambah Antonius Chandra.  

Sementara itu Ketua Tim Inspektorat Jenderal KPU RI Maruhum Panjaitan mengungkapkan bahwa dari hasil reviu yang dilakukan, laporan keuangan seluruh Satker telah tersusun relatif baik. Dia hanya memberikan catatan pada pencatatan barang, dimana petugas SIMAK BMN harus melakukan stock opname dengan baik. “Barang–barang yang masih dalam kondisi baik dan barang dalam kondisi rusak sedang yang dapat diperbaiki itulah yang dimasukan dalam laporan. Sedangkan yang rusak berat dicatat dalam laporan terpisah dan segera diajukan usulan penghapusan kepada Sekjen KPU RI, “jelasnya.

  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%