SAMBUT PEMILUKADA: KPU NTB GELAR PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PEMILUKADA

Foto untuk : SAMBUT PEMILUKADA: KPU NTB GELAR PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PEMILUKADA

Mataram. Poitik lokal di tujuh kabupaten/kota mulai terdengan gendrangnya setelah pemerintah memutuskan pemilukada dilaksanakan langsung oleh rakyat. Dengan disahkannya undang-undang pemilukada oleh DPR RI maka secara legal proses persiapan penyelenggaraan pemilukada sudah dapat dimulai. Dalam usaha mempersiapkan secara maksimal seluruh proses pemilukada langsung ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) memberikan penyuluhan terkait undang-undang pemilukada kepada tujuh kabupaten/kota. Tujuh kabupaten/kota tersebut, yakni; Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat KPU Provinsi NTB mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2015. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori beserta seluruh anggota komisioner, Sekretaris dan Kabag di lingkup Sekretariat KPU Provinsi NTB. Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori menyampaikan disamping kegiatan ini sebagai media silaturrohim kita, juga untuk kita mendengar kesiapan, termasuk usul-saran dari ketujuh KPU Kabupaten/Kota.

Aksar Ansori juga berharap pertemuan ini untuk membedah anggaran masing-masing KPU Kabupaten/Kota sehingga kita bisa menguji kesiapan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan penyuluhan ini diisi oleh beberapa materi, antara lain; pencalonan pemilukada disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Iyan Marli, S.Pd,M.MPd, tahapan dan jadwal pemilukada disampaikan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Suhardi Soud, keterbukaan informasi public disampaikan oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB, Ajeng Roslinda dan kesiapan logistik pemilukada disampaikan oleh Divisi Logistik Hesti Rahayu, ST,MM. Suhardi Soud juga memaparkan materi tentang pemutakhiran daftar pemilih.

Dalam paparan materi tentang jadwal dan tahapan pemilukada, Lalu Aksar Ansori menyampaikan ada beberapa hal yang harus sudah difinalkan. diantaranya adalah anggaran pemilukada. “Perhatikan beberapa pos anggaran yang baru, gunakan ketentuan yang ada dalam Permendagri” kata Aksar.

Dalam Permendagri ada beberapa pos yang tidak di atur, misalnya penyediaan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab kita. Sebaiknya dianggarkan untuk biaya media kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. Tentu anggarannya dari pemasangan sampai pencabutan. Jadi nanti ketika masuk masa tenang, kita yang mencabut semua peraga itu. Minimal Tim Kerja untuk pemasangan maupun pencabutan, karena nanti kita harus melibatkan Pol.PP dan lain-lain.

Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya juga harus diberitahu. Memang yang berwenang menyampaikan pemberitahuan itu adalah DPRD, tetapi KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan DPRD, kata Aksar. Disamping itu, harus juga mempersiapkan regulasi, sambil menunggu peraturan KPU. Ada beberapa yang sudah bisa disusun drafnya, misalnya SK suara sah dan kursi DPRD. Demikian juga tentang syarat dukungan calon perseorangan. Kesemuanya ini sudah bisa di cicil, imbuh Aksar.



 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%