STADIUM GENERAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM Lalu Aksar Ansori : Lima Aspek Pendukung Pilkada B

Foto untuk : STADIUM GENERAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM Lalu Aksar Ansori : Lima Aspek Pendukung Pilkada B
Mataram (2/4/2015). Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori, SP menyampaikan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 terdapat beberapa substansi yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggara Pilkada agar menjadi lebih efektif dan efisien dari segi anggaran dan waktu.

“Paling tidak terdapat lima aspek yang dapat mendukung penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 menjadi lebih berkualitas”. Hal ini dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori, SP ketika menjadi Narasumber kegiatan Stadium General yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Mataram pada tanggal 2 April 2015 di Aula FISIPOL Universitas Muhammadiyah Mataram.

Lebih jauh, Lalu Aksar Ansori, SP menjelaskan bahwa kelima aspek tersebut meliputi :

Pertama, dilakukannya uji publik terhadap bakal calon kepala daerah oleh tim independen yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Namun demikian, uji publik ini dikembalikan lagi menjadi tugas partai politik sesuai amanah UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

Kedua, dilaksanakan secara serentak. Penjadwalan Pilkada serentak yaitu: (a) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2015 s.d Juni 2016, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2015; (b) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada bulan JUli s.d Desember 2016 dan 2017, pemungutan suara pada bulan februari 2017; (c) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pad athun 2018 dan 2019, pemungutan suara pada bulan Juni 2018; (d) Pilkada serentak hasil pemilihan tahun 2015, pemungutan suara pada tahun 2020; (e) Pilkada serentak hasil pemilihan tahun 2017, pemungutan suara pada tahun 2022; (f) Pilkada serentak hasil pemilihan tahun 2018, pemungutan suara pada tahun 2023; dan (g) Pilkada serentak nasional pad tahun 2027.

Ketiga, dilaksanakan hanya satu putaran (pemenang langsung ditentukan dengan suara terbanyak).

Keempat, adanya pelarangan sistem pewarisan keluarga untuk mencegah politik dinasti. Pada pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 mengenai persyartan calon, pada huruf r disebutkan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Dalam penjelasan UU tersebut, yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” tidak memiliki hubungan darah , ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Kelima, adanya larangan politik transaksional oleh partai politik untuk mencegah politik biaya tingi. Dalam UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 47 disebutkan:

  1. Partai Poltik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
  3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
  6. Setiap partai plotik atau gabungan partai politik yang terbukti mnerima imbalan, dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima

 


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%