SUPERVISI RELAWAN DEMOKRASI KEPEMILUAN

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Tiga pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%) dan pemilu 2009 (71%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2014. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah :

1.      jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi,

2.      ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup,

3.      mal-administrasi penyelenggaraan pemilu,

4.      adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan

5.      melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu, tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilu 2014 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu :

a.      pemilih pemula,

b.      kelompok agama,

c.       kelompok perempuan,

d.      penyandang disabilitas,

e.      dan kelompok pinggiran.

Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2014 KPU Kab/Kota se-NTB, dan para anggota relawan mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi NTB di Hotel Grand Legi Mataram selama 2 hari dari tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 2014. Keberadaan Relawan Demokrasi ini menjadi strategis mengingat, para anggota relawan akan membantu KPU NTB dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2014. Oleh karena itu, sebelum mereka melaksanakan tugasnya di lapangan, diberikan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman terutama tentang Pemilu 2014.

Ketua KPU NTB Aksar. menjelaskan bahwa tujuan utama program Relawan Demokrasi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Selain itu, juga untuk meminimalisir kesalahan pemberian suara akibat kekurangtahuan pemilih tentang tatacara pemberian suara.

Agus, Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, menambahkan bahwa bimbingan teknis ini diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan teknis tentang Pemilu 2014. Disamping itu juga diberikan materi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan seperti materi komunikasi publik, pemetaan lapangan, dan penyusunan rencana kerja lapangan, serta dukungan anggaran Relasi.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, para anggota Relasi akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan sosialisisasi ke masyarakat sesuai dengan segmentasi pemilih masing-masing. Adapun metode sosialisasi yang dilakukan anggota Relasi, tidak dengan mengadakan kegiatan tersendiri secara mandiri, akan tetapi masuk ke dalam aktivitas dan kegiatan yang ada dan telah berjalan di masyarakat.


 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%