TERKAIT PELAKSANAAN PEMILUKADA, KPU TUNGGU KEPASTIAN HUKUM

Foto untuk : TERKAIT PELAKSANAAN PEMILUKADA, KPU TUNGGU KEPASTIAN HUKUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB masih menunggu kepastian hukum terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Tujuh Kabupaten/Kota di NTB. Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, pihaknya belum dapat melaksanakan tahapan pemilu jika hingga Desember 2014 mendatang belum ada kepastian hukum.

“Tapi kalau UU nya dipilih DPR maka, KPU tidak perlu melaksanakan Pilkada apalagi melanjutkan tahapan karena dengan sendirinya Pilkada di take over oleh DPRD,” ujar Aksar kepada Lombok Post kemarin.

KPU berharap kepastian hukum baik terkait Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan Presiden secara permanen berlaku sebelum akhir 2014. Dengan begitu, apabila nantinya keputusan finalnya perlakuan Pilkada langsung, maka tahapan pemilu dapat dilakukan mulai Januari 2015.

Dikatakan, tahapan Pilkada yang dirancang di tujuh Kabupaten/Kota itu tidak bisa dilanjutkan sampai ada kepastian dasar hukum yang digunakan yakni UU Pilkada. Lagipula, belum sebulan UU Pilkada yang disahkan oleh DPRD, malah sudah terbit Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden dan diajukan ke DPR untuk dibahas. Bahkan proses pembahasannya diperkirakan hingga tiga bulan serta keputusannya tetap ditangan DPR.

Dengan disahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat peta politik di NTB terutama di tujuh Kabupaten/Kota itu berubah. meski begitu, sejumlah pihak masih menunggu kepastian hukum menyusul di tandatanganinya dua Perppu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dua Perppu yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang mengatur pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung oleh DPR.

Selain itu, SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah. “Jadi, tidak mungkin tujuh Kabupaten/Kota akan melanjutkan tahapan Pilkada kalau UU nya masih ditunggu yakni UU yang berlaku permanen,” tandas dia.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%