Penetapan Peraturan KPU Prov. NTB

Sebagaimana diamanatkan Pasal  9 ayat  (3) Undang-Undang Nomor  22 Tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa KPU Provinsi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyusunan   Peraturan yang akan digunakan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dengan lembaga dan stakeholder terkait, sebagai berikut:

  1. Focus Group Discussion (FGD) Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008.
  2. Konsultasi Publik Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008

Untuk mendukung kedua kegiatan ini KPU Provinsi NTB membentuk Tim Pokja Penyusunan Draft Regulasi dan Konsultasi Publik Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 yang bertugas sebagai berikut :

  1. Mengumpulkan/menyediakan bahan-bahan materi regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, WaliKota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008;
  2. Menyelenggarakan Forum Group Discussion  (FGD) Draft Regulasi dan Konsultasi Publik Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, WaliKota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008;
  3. Perumusan/penyusunan draf Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, WaliKota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008; dan
  4. Penyusunan dan Penggandaan Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, WaliKota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 di Provinsi NTB.

Forum Group Discussion (FGD) Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur NTB Tahun 2008.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena itu, sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku KPU Provinsi NTB membuat regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008.

Untuk membuat dan menghasilkan regulasi yang lebih sempurna, lebih baik, lebih Komprehensif maka KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 guna mendapatkan masukan-masukan dari unsur masyarakat seperti unsur LSM, Akademisi, Parpol, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dapat menghasilkan Pemerintahan yang legitimit dan penyelenggaraan Pemilu dapat dilaksanakansecara Demokratis/Akuntabel dan berkeadilan.

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) adalah :

  1. Untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap draft-draft regulasi Pemilu Guber-
    nur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 yang telah disusun oleh Tim regulasi KPU
    Provinsi NTB.
  2. Agar regulasi yang akan dikeluarkan oleh KPU Provinsi NTB dapat lebih sempurna,
    lebih baik, dan lebih komprehensif sehingga penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan
    Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 dilaksanakan secara Demokratis, Akuntabel dan
    berkeadilan.

Forum Group Discussion (FGD) Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 3 s/d 5 September 2007 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram yang dihadiri oleh peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yaitu Anggota, Sekretaris dan Kabag KPU Provinsi NTB sebanyak 10 (sepuluh) orang, Ketua Divisi Hukum dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se- NTB sebanyak 12 (dua belas) orang dan dari unsur Parpol, eksekutif, LSM, Ormas, Akademisi sebanyak 12 (dua belas) orang.

Materi yang dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) adalah Draft-draft regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Regulasi KPU Provinsi NTB dengan melibatkan para pakar-pakar yakni DR. Galang Asmara, SH.Mhum, H.L. Satriawan, SH.SU, Drs. Darmansyah, M.Si., yaitu:

  1. Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  2. Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  3. Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  4. Panduan Audit Laporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  5. Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  6. Penetapan perolehan kursi dan suara minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengajuan calon pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  7. Tata cara pemutakhitan data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  8. Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  9. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tempat pemungutan suara;
  10. Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  11. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  12. Penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan
    Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008.

Konsultasi Publik Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan aturan-aturan hukum yang jelas dan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabel. Untuk membuat regulasi-regulasi yang penuh legitimit, lebih baik, lebih sempurna dan komprehensif perlu melibatkan masyarakat yang akan memberikan masukan, ide dan gagasan untuk dituangkan dalam regulasi tersebut sehingga masyarakat merasa bersama-sama terlibat dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Setelah membuat draft regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil (Forum Group Discussion) FGD, KPU Provinsi NTB selanjutnya melaksanakan Konsultasi Publik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertujuan untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat sebagai bahan untuk lebih menyempurnakan isi dan makna dari regulasi Pemilu tersebut, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat sehingga Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 dapat berjalan dengan baik, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan dapat menghasilkan Pemerintah yang legitimit.

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Konsultasi Publik adalah :

  1. Memberikan  pemahaman  terhadap  rancangan  regulasi  dalam  penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  2. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengkaji dan memberikan masukan terhadap rancangan regulasi yang sudah disiapkan; dan
  3. Memantapkan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan regulasi yang telah ditetapkan.

Konsultasi Publik ini dilaksanakan tanggal 1 November 2007 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram yang dihadiri oleh 75 oarang peserta terdiri dari : Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebanyak 18 orang; Partai Politik sebanyak 24 orang; Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat 5 orang; LSM sebanyak 6 orang; Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang; Wartawan sebanyak 4 orang; Eksekutif/Dinas Instansi sebanyak 6 orang; Legislatif/Anggota DPRD sebanyak 2 oarng; dan Ormas sebanyak 6 orang.

Materi yang di bahas adalah materi yang sudah disusun oleh KPU Provinsi NTB bersama Tim pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) serta masukan-masukan lain yang diadopsi   dari Peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

  1. Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  2. Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  3. Tata cara pemutakhitan data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  4. Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  5. Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  6. Tim Pemeriksa Kemampuan Jasmani dan Rohani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  7. Panduan Audit Laporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  8. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tempat pemungutan suara; dan
  9. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2008

Setelah melaksanakan dua Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Draft Regulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008, KPU Provinsi NTB selanjutnya menyempurnakan Tata Naskah Draft Regulasi untuk ditetapkan menjadi regulasi melalui Rapat Pleno, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun  2008 sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 22 Oktober 2007 KPU Provinsi NTB mulai menetapkan 6 (enam) buah Keputusan yaitu :

  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 26 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penetapan KPU Kabupaten/Kota sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 29.A Tahun 2007 tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008; dan
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 29.B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
Seiring dengan berjalannya waktu dan masa transisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maka setelah diumumkan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 maka terjadilah kontradiksi pemahaman antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sehingga Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 diubah menjadi Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 06.B Tahun 2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 yang dijadikan sebagai Acuan Jadwal pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008.
Dengan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Keputusan KPU Nomor 06.B Tahun 2008 mengalami perubahan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2007, dalam rangka menyesuaikan aturan Pilkada untuk Putaran Kedua yang pada aturan lama apabila

tidak ada mencapai 25% menjadi bila tidak ada mencapai 30% dari suara sah.

Setelah mendapat masukan dari masyarakat, Anggota KPU Provinsi bersama Tim Pokja Penyusunan Regulasi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 dapat mengeluarkan Regulasi sebanyak 33 regulasi dalam bentuk Keputusan dan Ketetapan, sebagai berikut :

  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 06.B Tahun 2008 tanggal 1 februari 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
    Barat Tahun 2008;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 61  Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan Konmisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal   Penyelenggaraan   Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penetapan KPU Kabupaten/Kota sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 42 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 29.A Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 29.B Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 06.A.1 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Penetapan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu, Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Pembayaran Uang Duka Wafat, Kompensasi Atas Cacat Tetap dan Penggantian Biaya Rawat Inap Bagi Aparat Penyelenggara Pemilihan
    Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 06.E Tahun 2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34.D Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personil Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 06.F Tahun 2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Tata Cara Kampaye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara;
  18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemi-lihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Mataram Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Pemeriksaan Bebas Narkotika, Obat Terlarang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Tim Penilai Kesehatan Jasmani dan Rohani dalam   Pemilihan Umum   Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Penetapan   Lembaga Pemantau dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 41 Tahun 2008 tanggal Maret 2008 tentang Tata Cara Pelaporan   dan Audit Dana   Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Alat Kelengkapan Administrasi dan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 43.A Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Kartu Pemilih Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 47 Tahun 2008 tanggal 19 April  2008 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 54.B Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 53.A Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Advokasi Hukum dari Unsur Advokat / Pengacara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 54 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan   Umum   Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 54.A Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34.D Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personil Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
    2007;
  30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Bentuk Surat Suara Yang Digunakan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  31. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih   Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;
  32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 59.A Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008; dan
  33. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 64 Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Berita

Pengumuman

No result...