Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, apabila memenuhi persyaratan :

  1. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2004  sekurang–kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi; atau
  2. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat merupakan :

  1. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
  2. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan Partai Politik  yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
  3. Gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan dalam satu Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan Pasangan Calon wajib membuka kesempatan yang seluasluasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon. Proses penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Dalam proses penetapan Pasan­gan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

Data perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan data perolehan suara Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 yang dipakai sebagai pedoman dalam pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 adalah:

  1. Data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Formulir Model EA DPRD Provinsi; atau
  2. Data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Formulir Model DC DPRD Provinsi.

Tabel Data Perolehan Suara dan Kursi serta Persentase Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

NO

NAMA PARPOL

PEROLEHAN SUARA

% SUARA

PEROLEHAN KURSI

% KURSI

1

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

17.324

0,91

0

0,0

2

Partai Sosial Buruh Demokrat

9.083

0,48

0

0,0

3

Partai Bulan Bintang

194.103

10,24

6

10,91

4

Partai Merdeka

34.826

1,84

0

0,0

5

Partai Persatuan Pembangunan

170.630

9,01

6

10,91

6

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

42.985

2,27

0

0,0

7

Partai Perhimpunan Indo­nesia Baru

20.846

1,10

0

0,0

8

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

24.850

1,31

0

0,0

9

Partai Demokrat

80.801

4,26

3

5,45

10

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

32.324

1,71

0

0,0

11

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

25.155

1,33

0

0,0

12

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

25.786

1,36

0

0,0

13

Partai Amanat Nasional

111.762

5,90

4

7,27

14

Partai Karya Peduli Bangsa

41.394

2,18

0

0,0

15

Partai Kebangkitan Bangsa

87.154

4,60

3

5,45

16

Partai Keadilan Sejahtera

114.829

6,06

6

10,91

17

Partai Bintang Reformasi

142.358

7,51

5

9,09

18

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

132.350

6,99

6

10,91

19

Partai Damai Sejahtera

4.931

0,26

0

0,0

20

Partai Golongan Karya

471.137

24,87

15

27,27

21

Partai Patriot Pancasila

25.245

1,33

1

1,82

22

Partai Sarikat Indonesia

35.209

1,86

0

0,0

23

Partai Persatuan Daerah

28.593

1,51

0

0,0

24

Partai Pelopor

21.024

1,11

0

0,0

JUMLAH

1.894.699

100,0

55

100,0

 

Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan Pasangan Calon tanpa harus ber­gabung dengan partai lain hanya Partai Golkar dengan Jumlah Kursi di DPRD Provinsi NTB sebanyak 15 kursi atau 27,27%. Sementara itu, Gabungan Partai Politik yang mengajukan Calon maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya; dan/atau menjum­lahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perole­han 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Provinsi dan atau perolehan suara sah Pemilu menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi dan atau perolehan suara sah dihitung dengan pembulatan keatas. Pemenuhan syarat pengajuan pasangan adalah sekurang-kurangnya 9 kursi dari 55 kursi DPRD Provinsi.

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon meng­gunakan ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumu­lasi perolehan suara sah, maka akumulasi perolehan suaranya sekurang-kurangnya memperoleh 284.160 suara dari 1.894.398 suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004.

Secara teknis, tata cara pendaftaran, penelitian dan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29.B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Teng­gara Barat Nomor 29.B Tahun 2007, Untuk kelancaran pelaksanaan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, KPU Provinsi dapat memben­ tuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi, unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi, unsur Kantor Wilayah Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi, unsur Ikatan Dokter Indonesia Provinsi, unsur Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi, unsur Pengadilan Tinggi, unsur Kepolisian Daerah, Unsur Kejaksaan Tinggi, dan unsur lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Teng­gara Barat Nomor 26 Tahun 27 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemili­han Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, Tahapan Pencalo­nan untuk penyeleksian bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, dimulai pada tanggal 7 April s/d 14 Mei 2008.

Berita

Pengumuman

No result...