Penghitungan Suara di TPS

Setelah pukul 13.00 WIB, dihadapan Saksi, Panwas Lapangan dan warga masyarakat ser­ta Tim Monitoring KPU Kabupaten/Kota, KPPS melakukan Penghitungan Suara di TPS. Namun sebelum melaksanakan penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

  1. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  2. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan peralatan TPS lainnya; dan
  3. menempatkan kotak suara didekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya

Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS terlebih dahulu menghitung :

  1. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
  2. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
  3. Jumlah pemilih dari TPS lain
  4. Jumlah surat suara yang tidak terpakai
  5. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicob­los.

Selanjutnya Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara, sebagai berikut:

  1. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;
  2. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir model C1-KWK
  3. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS ( Model C2-KWK) ukuran besar ;
  4. Anggota KPPS keenam bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon ; dan
  5. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

  1. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
  2. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  3. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  4. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  5. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap Pasangan Calon yang dicoblos;
  6. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir cata­tan penghitungan suara (Model C2–KWK); dan
  7. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi Pasangan Calon.

Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS dapat dihadiri oleh Pemantau dengan sepengetahuan KPPS, demikian pula dengan Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir, dengan catatan tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dapat menyampaikannya langsung kepada Ketua KPPS jika tidak terdapat saksi Pasangan Calon di TPS. Ketika keberatan yang diajukanoleh saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan, dan dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK. Apabila tidak ada keberatan atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK dengan tulisan pada formulir Model C3-KWK ‘ NIHIL”

Setelah Penghitungan Suara selesai dilaksanakan, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Ang­gota KPPS keempat menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang tidak sah kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Selanjutnya KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang hadir untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara serti­fikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9- KWK).

KPPS memberikan salinan berita acara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C1-KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampi­ran Model C1- KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap lampiran Model C1-KWK ditempat umum.

Tabel Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C, C1, Lampiran Model C1-KWK, C2, C3, C4, C5, C7, C8 dan C9-KWK)

NO

URAIAN

JUMLAH

1.

untuk KPPS

1 buah Buku, untuk ditempelkan

2.

Arsip KPPS

1 buah Buku, di luar Kotak

3.

untuk PPS

1 buah Buku, di luar Kotak

4.

untuk PPK

1 buah Buku, dimasukkan ke dalam Sampul V.S.1 (tersegel dalam Kotak Suara)

5.

untuk Saksi

3 buah Buku, diluar Kotak Suara

6.

untuk Panwas

1 buah Buku, diluar Kotak Suara

7.

untuk KPU

3 buah Buku, di luar Kotak, diantar langsung ke KPU

JUMLAH

11 BUKU

Berkat kerjasama dari semua pihak, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeleng­gara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Penghitungan Suara di PPS tidak ada lagi. Setelah menerima menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (lam­piran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan setifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS kemudian melakukan kegiatan :

  • mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan;
  • menjaga dan mengamankan kotak suara yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak dan tidak menghitung surat suara atau tidak meng­hilangkan kotak suara;
  • meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan manyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah diukunci dan disegel oleh KPPS

Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan Formulir Model D4 KWK-KPU dan formulir berita acara kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Sesuai tahapan, keseluruhan proses pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang masih dikunci/disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK dilaksanakan tanggal 7 s/d 8 Juli 2008.

Berita

Pengumuman

No result...