Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK

PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari PPS dan selanjutnya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut desa/kelurahan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS tersebut harus dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan dapat dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pemantau, dan Warga Masyarakat.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK berdasarkan catatan pelaksanaan pemung­utan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C1-KWK), yang mencatat antara lain :

  1. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  3. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  4. Jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  5. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
  6. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU kabupaten/Kota;
  7. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  8. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan; dan
  9. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta di tandatangani oleh saksi Pasangan Calon. PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan serta yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kecamatan.

Selanjutnya berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel. PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat–lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS. Sesuai tahapan keseluruhan proses penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat ditingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 8 s/d 10 Juli 2008.
Secara Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Berita

Pengumuman

No result...