Permasalahan

A. Permasalahan yang dihadapi

Sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,  didalam pelaksanaan Tahapan demi Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga dijumpai permasalahan DPT yang tergambar sebagai berikut:

  1. Anggota TNI/Polri Aktif masih terdaftar dalam DPT Pemilu Legislatif.

  2. Pemilih yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

  3. Adanya pemilih dibawah usia 17 tahun dan belum menikah yang tercantum dalam DP4.

  4. Adanya Pemilih Ganda baik ganda dalam NIK, nama, maupun alamat.

  5. Adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap memang benar adanya.

Namun demikian, tidak terdaftarnya  masyarakat  tersebut  bukan berarti menjadikan DPT bermasalah, karena dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan Pemutakhiran Data Pemilih telah dilaksanakan sesuatu ketentuan Undang-Undang.

Jika masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar, memang disebabkan oleh banyak faktor, seperti: belum tertibnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga banyak penduduk yang memiliki identitas ganda, mobilitas penduduk yang menyebabkan seorang penduduk mungkin saja tidak berada ditempat pada saat pemutakhiran data pemilih, namun pada saat pemungutan suara penduduk tersebut berada ditempat, dan lain-lain.

Selain itu, akar permasalahan yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu:

  1. Sesuai Undang-Undang, peran KPU dalam penyusunan DPT masih sebatas melakukan Pemutakhiran, sehingga pendataan menjadi kurang optimal.

  2. Perpres No. 4 tahun 2009 yang mengatur tentang fasilitasi Pemda dalam Pemilu dipandang terbitnya terlambat, sehingga kerjasama dan koordinasi antara PPDP dengan aparat pemerintah ditingkat bawah belum kurang optimal.

B. Saran Pemecahan masalah

Terkait dengan persoalan-persoalan tersebut, maka agar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada pemilu yang akan datang dapat menghasilkan data pemilih yang lebih akurat, solusi-solusi yang perlu dilakukan dimasa mendatang antara lain:

  1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus terus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya dimasa mendatang. Dengan semakin tertibnya SIAK maka akan mengurangi dan atau menghilangkan penduduk yang memiliki identitas ganda. Demikian pula, meskipun penduduk memiliki mobilitas yang tinggi, namun dengan SIAK yang tertib maka mobilitas penduduk akan senantiasa terdeteksi dengan baik. Dengan demikian DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU pasti lebih berkualitas.

  2. Peran KPU dalam penyusunan DPT perlu ditingkatkan, yang semula  sebatas melakukan Pemutakhiran, ditingkatkan menjadi melakukan pendataan. Jika diberikan peran penuh yaitu memutakhirkan dan melakukan pendataan, hasilnya pasti lebih optimal.

  3. Penerbitan Regulasi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas terutama untuk memberikan peluang yang lebih optimal bagi masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya sebagai pemilih, perlu dilakukan sedini mungkin. Secara spesifik, penerbitan Perpres atau regulasi lain yang mengatur tentang fasilitasi Pemda dalam Pemilu hendaknya diterbitkan sejak awal, agar memberikan peluang dan ruang gerak yang lebih memadai bagi KPU dan pemerintah daerah untuk melaksanakan koordinasi yang terpadu, terutama dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Selain dengan solusi-solusi tersebut, maka jika masih dijumpai adanya permasalahan pemilih yang dobel NIK, Nama, dan alamat, atau terdapat pemilih yang belum terdaftar, atau masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat namun tercantum dalam Daftar Pemilih, maka langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

  1. Menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar menghimbau kepada KPPS untuk memberikan tanda dan tidak memberikan surat Panggilan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat, termasuk TNI/Polri.

  2. Menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar menghimbau kepada KPPS untuk memberikan tanda dan tidak memberikan surat Panggilan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih dibawah usia 17 tahun dan belum menikah.

  3. Menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar menghimbau kepada KPPS untuk memberikan tanda kepada Pemilih dengan NIK dan Nama Ganda, dan hanya memberikan surat Panggilan kepada 1 (satu) orang saja

Disamping itu, langkah-langkah yang dipandang penting dan perlu dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih, yaitu melakukan langkah koordinasi yang terpadu dalam bentuk:

  1. KPU Provinsi senantiasa melakukan Koordinasi yang efektif dengan KPU Kabupaten/Kota.

  2. Menyampaikan himbauan kepada Panwaslu dan Partai Politik agar berperan aktif mengawasi dan membantu proses Pemutakhiran Data Pemilih.

  3. Melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, sosialisasi tatap muka, termasuk himbauan melalui sarana ibadah, dimana masyarakat dihimbau untuk aktif mengecek namanya dalam daftar pemilih sementara. Bagi yang belum terdaftar agar aktif mendaftarkan diri pada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) setempat.

Berita

Pengumuman

No result...